bernasnews – Sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat kembali mencuat, dua dekade sejak pertama kali memicu gejolak nasional pada 2005.
Saat itu, bara ketegangan nyaris menyulut konflik bersenjata, menempatkan Laut Sulawesi sebagai episentrum tarik ulur kepentingan geopolitik dan ekonomi kedua negara.
Kini, setelah 20 tahun berlalu, luka lama itu belum juga sembuh. Ambalat tetap menjadi wilayah abu-abu, bukan hanya karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Di tengah upaya diplomasi yang terus dilakukan, pertanyaan publik kembali mengemuka: kapan sengketa ini benar-benar akan berakhir?
Akar Sengketa Ambalat
Menurut Kaprodi Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana, sengketa Ambalat merupakan persoalan batas maritim yang rumit karena sejarah panjangnya belum pernah tuntas dengan kesepakatan final.
“Kita bicara tentang Laut Sulawesi, wilayah strategis di timur Kalimantan. Menurut dokumen resmi International Hydrographic Organization (IHO) S-23, wilayah ini diakui dunia sebagai Laut Sulawesi,” ujarnya, melansir dari kabarjawa.com.
Secara historis, penetapan batas darat Indonesia–Malaysia telah berlangsung sejak era kolonial Belanda dan Inggris, yang membelah Pulau Sebatik. Namun, garis itu berhenti di titik pantai, tanpa perpanjangan ke laut. Hal inilah yang menjadi sumber utama ketegangan karena belum ada kesepakatan pembagian wilayah laut.
Indonesia menganggap bahwa garis batas darat itu seharusnya diteruskan hingga ke laut pada koordinat 4°10’ Lintang Utara, sehingga wilayah di selatan garis tersebut masuk dalam kedaulatan Indonesia. Sayangnya, klaim ini tidak Malaysia akui karena belum menjadi kesepakatan bersama.
Peta, Klaim, dan Krisis
Perebutan kawasan ini semakin kompleks sejak masing-masing negara mengeluarkan klaim sepihak. Indonesia sudah mengeluarkan blok-blok konsesi eksplorasi minyak sejak tahun 1960-an, lalu secara resmi menetapkan wilayah Ambalat pada 1999 dan menambah Blok Ambalat Timur pada 2004.
Sementara itu, Malaysia merespons dengan menerbitkan Peta Batu tahun 1979 yang secara sepihak memperluas klaim maritimnya, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan blok milik Indonesia.
“Indonesia memprotes keras peta itu karena dianggap berlebihan. Filipina pun ikut menolak. Tapi Malaysia tetap jalan,” ungkap Made Andi.
Ketegangan memuncak pada 2005 saat Malaysia mengumumkan blok ND6 dan ND7 yang menabrak wilayah konsesi Indonesia. Kapal perang kedua negara bahkan sempat berhadapan langsung di perairan sengketa. Publik di kedua negara pun ikut terbakar emosi, menambah panas suasana.
Pasca-insiden 2005, upaya diplomatik terus bergulir. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur negosiasi damai. Namun, hingga kini, belum ada hasil konkret berupa garis batas maritim permanen di Laut Sulawesi.
Situasi semakin rumit pasca keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 yang menyatakan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah Malaysia.
Indonesia menganggap kedua pulau itu hanya berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil, sedangkan Malaysia mengklaimnya sebagai dasar untuk memperluas batas maritim sesuai peta 1979.
Akibatnya, klaim tumpang tindih masih terjadi di sejumlah blok strategis: Ambalat, Ambalat Timur, ND6, dan ND7.
Solusi Dua Jalan
Menurut Made Andi, penyelesaian ideal adalah menetapkan batas laut permanen yang diakui oleh kedua negara secara resmi. Namun jika hal itu sulit tercapai dalam waktu dekat, opsi kerja sama eksplorasi bersama bisa menjadi alternatif.
“Kerja sama di zona tumpang tindih sudah mulai dibicarakan, seperti dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bulan Juli lalu. Tapi ini tidak akan mudah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa perlu kesabaran, kejernihan berpikir, dan komitmen politik tinggi dari kedua belah pihak.
“Butuh kesabaran, pikiran jernih, dan komitmen politik yang kuat. Indonesia dan Malaysia adalah bangsa serumpun. Apa pun yang terjadi, kita tidak boleh sampai pecah,” tandas Made Andi.
Dua dekade konflik belum menghasilkan titik temu. Ambalat masih menjadi simbol betapa kompleksnya penyelesaian sengketa maritim di kawasan Asia Tenggara.
Sementara diplomasi terus berjalan, dunia menunggu: apakah Laut Sulawesi akan menjadi ajang kerja sama strategis atau terus menjadi ladang konflik berkepanjangan?***(Eln)
