bernasnews – Meski ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bangkit dari dampak pandemi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru masih menghantam keras ribuan pekerja. Selama semester pertama tahun 2025, sebanyak 2.495 tenaga kerja tercatat kehilangan pekerjaan.
Angka tersebut terungkap dalam laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Fakta paling mencolok datang dari Kabupaten Sleman, yang menjadi pusat industri dan jasa, dengan 1.940 pekerja terkena PHK.
PHK Pekerja DIY
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R. Darmawan, mengungkap bahwa lonjakan PHK di Sleman terpicu sejumlah faktor, termasuk musibah kebakaran pabrik tekstil yang menyebabkan perusahaan merumahkan ratusan pekerjanya.
“Ketika ada gejolak ekonomi atau peristiwa mendadak seperti kebakaran, wilayah yang memiliki kepadatan industri tinggi seperti Sleman akan paling dulu terdampak,” ujarnya, mengutip dari kabarjawa.com, pada Senin (22/7/2025).
Selain Sleman, daerah lain juga mencatat PHK meskipun dalam jumlah lebih kecil.
- Bantul: 360 pekerja
- Kota Yogyakarta: 123 pekerja
- Kulon Progo: 32 pekerja
- Gunungkidul: 29 pekerja
Skala Provinsi: 11 kasus PHK
Tantangan Baru Muncul
Meski gelombang PHK masih terasa, Darmawan membawa sedikit kabar baik. Secara makro, kondisi ketenagakerjaan DIY mulai menunjukkan tren positif. Jumlah pengangguran turun dari 81.980 orang pada 2023 menjadi 78.670 orang pada 2024.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pun mengalami kenaikan dari 74,08% menjadi 74,78%, dengan partisipasi perempuan meningkat signifikan dari 64,75% menjadi 66,59%.
“Pasar kerja mulai terbuka untuk perempuan. Ini sinyal positif yang menunjukkan adanya kemajuan inklusivitas,” jelas Darmawan.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, turut menyoroti masalah serius yang terus berulang, yakni lulusan baru yang sulit masuk dunia kerja. DIY sebagai kota pelajar meluluskan puluhan ribu siswa SMA dan mahasiswa setiap tahun, tapi tidak semua berhasil terserap oleh industri.
“Banyak lulusan SMA terkendala minimnya keterampilan. Di sisi lain, lulusan universitas malah bekerja di sektor informal atau bidang yang tidak sesuai gelarnya,” kata Aria.
Ia menegaskan bahwa gelar akademis kini bukan jaminan masuk ke dunia kerja. Kebutuhannya adalah keterampilan teknis, digital, pengalaman kerja, dan keahlian praktis.
Menghadapi tantangan ini, Pemda DIY terus menggulirkan berbagai program ketenagakerjaan, seperti berikut.
- Pelatihan berbasis kompetensi
- Program padat karya
- Pendampingan wirausaha
- Sertifikasi keterampilan kerja
- Kerja sama antardaerah penempatan tenaga kerja
Aria juga mendorong lembaga pendidikan agar menjalin kerja sama erat dengan dunia industri, termasuk dalam program magang dan pelatihan kerja.
“Tanpa sinergi ini, bonus demografi justru bisa menjadi beban ekonomi. Kita harus mencetak SDM yang siap kerja, bukan sekadar berpendidikan,” pungkasnya.***(Eln)
