bernasnews — Sebanyak 21.064 warga Kota Yogyakarta menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah, Jumat (18/7/2025). Penyaluran bantuan yang bersumber dari cadangan beras pemerintah tersebut mencakup alokasi dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.
Masing-masing penerima mendapatkan total 20 kilogram beras, atau 10 kilogram per bulan. Distribusi dimulai dari Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, dan akan berlanjut ke seluruh wilayah Kota Yogyakarta secara bertahap.
Penyaluran bantuan ini menjadi yang pertama di tahun 2025, seiring dengan penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG.
Kepala Perum BULOG Kanwil Yogyakarta Ninik Setyowati, mengatakan bahwa penyaluran beras untuk alokasi awal ini sekaligus merupakan langkah dalam menekan lonjakan harga beras yang terjadi belakangan.
“Ada indikasi harga beras mulai naik, jadi selain bantuan pangan untuk PBP (Penerima Bantuan Pangan), kami juga menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar,” ujar Ninik di sela penyaluran bantuan di Gunungketur.
Menurutnya, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) telah didistribusikan ke Pasar Prawirotaman, Pasar Kranggan, serta pengecer di Pasar Beringharjo, dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
“Harga dari BULOG kepada mitra penyalur ditetapkan Rp11.000/kg dengan pembelian maksimal dua ton,” tandas Ninik.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, bahwa jumlah penerima bantuan di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
“Tahun 2024 ada sekitar 27 ribu penerima. Tahun ini setelah data DTSN diperbarui dan disaring berdasarkan kategori kesejahteraan, jumlahnya turun jadi 21 ribu,” ungkapnya.
Hasto menyebut bahwa pembaruan data dilakukan secara nasional agar bantuan tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Mohon dimaklumi jika ada warga yang sebelumnya menerima bantuan tapi tahun ini tidak. Ini bagian dari kebijakan nasional yang juga berlaku untuk program bantuan lainnya seperti PBI BPJS,” tambahnya.
Penyesuaian data mengacu pada sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang membagi kelompok masyarakat ke dalam beberapa desil, mulai dari yang paling rentan hingga yang lebih sejahtera.
Dalam pelaksanaannya, program bantuan ini turut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu penerima, Murniati (60), mengungkapkan rasa syukurnya.
“Alhamdulillah sangat membantu. Apalagi saya selama ini hanya mengandalkan anak untuk memenuhi kebutuhan,” katanya.
Selain bantuan kepada penerima manfaat langsung, distribusi beras SPHP di pasar-pasar juga menjadi cara untuk mengontrol harga beras yang sempat melonjak. Berdasarkan keterangan pedagang di Pasar Beringharjo, harga beras medium sempat menyentuh Rp13.500 per kilogram, sebelum akhirnya kembali stabil.
Langkah kombinatif antara distribusi bantuan pangan dan penyebaran beras SPHP diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan di wilayah Yogyakarta. (Ajeng Putri Anggraini C. P, Mahasiswi MMTC Yogyakarta)
