bernasnews – Dinas Pendidikan Gunungkidul merilis kabar mengejutkan. Sebanyak 20 SMP swasta di wilayah tersebut gigit jari karena tidak mendapatkan satu pun murid baru dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026.
Proses pendaftaran yang berlangsung sejak Juni hingga awal Juli 2025 itu menorehkan catatan kelam bagi puluhan sekolah yang berharap dapat menampung lulusan SD.
Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subaryanta, mengumumkan hasil SPMB tingkat SMP pada Jumat, 4 Juli 2025.
Ia menyebut, dari total 106 SMP yang ada di Gunungkidul, terdiri atas 61 SMP negeri dan 45 SMP swasta, terdapat 20 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid sama sekali.
“Hanya 15 sekolah swasta yang mendapatkan murid baru,” tegas Agus.
Agus menegaskan, fenomena kosongnya bangku kelas VII di 20 SMP swasta itu tersebar di berbagai wilayah di Gunungkidul. Namun, ia memilih tidak membeberkan sekolah mana saja yang terancam kolaps akibat nihilnya siswa baru.
Saat ditanya terkait SMP negeri yang kekurangan murid, Agus mengakui beberapa sekolah negeri juga mengalami nasib serupa. Namun, ia menahan diri untuk tidak memberikan rincian sekolah mana yang kekurangan murid.
Agus berdalih, data final siswa baru kelas VII baru akan keluar pada 9 Juli 2025, setelah seluruh proses penerimaan benar-benar rampung.
“Kalau kekurangan murid jelas ada, karena setiap rombongan belajar harus terisi minimal 32 siswa,” ujar Agus.
Agus memaparkan faktor utama yang memicu banyaknya sekolah kekurangan murid, yaitu jumlah lulusan SD yang tidak sebanding dengan ketersediaan kursi SMP.
Data Dinas Pendidikan Gunungkidul menunjukkan kuota murid baru mencapai 9.216 anak, sedangkan jumlah lulusan SD hanya 7.903 siswa.
“Jadi kalau ada sekolah yang kekurangan murid sebenarnya bukan masalah karena kuota bangku tersedia lebih banyak dibanding jumlah lulusan SD,” kata Agus.
Meski demikian, kenyataan 20 SMP swasta tak mendapatkan murid baru ini memicu kekhawatiran banyak pihak. Beberapa pengelola sekolah swasta merasa frustrasi dan pesimistis menatap masa depan operasional sekolah mereka.
Guru-guru honorer dan tenaga kependidikan menahan napas, khawatir jika sekolah terpaksa tutup atau merumahkan pegawai akibat tidak adanya murid baru.
Situasi tersebut mencerminkan kondisi darurat pendidikan di Gunungkidul. Jumlah lulusan SD yang sedikit berbanding terbalik dengan banyaknya SMP, terutama sekolah swasta yang menggantungkan hidup pada pembayaran SPP siswa.
Jika krisis murid ini terus terjadi, bukan tak mungkin puluhan SMP swasta akan tutup permanen, menambah daftar panjang sekolah swasta yang kolaps akibat kekurangan peserta didik.
Dinas Pendidikan Gunungkidul berjanji akan mengevaluasi sistem penerimaan siswa baru dan pola distribusi murid di masa mendatang.
Namun, hingga saat ini, nasib 20 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid baru masih menggantung di ujung tanduk, menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelamatkan eksistensi mereka. (el)
