bernasnews — Di tengah maraknya masyarakat yang mengantre memasukkan anak ke SD swasta, kondisi berbeda justru terjadi sebaliknya di banyak SD negeri di Kota Yogyakarta. Sebagian bahkan nyaris tutup karena kekurangan murid. Namun hal ini tak dibiarkan terus berlangsung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan keprihatinannya, dalam acara sosialisasi peningkatan kualitas sekolah negeri di Balai Kota, Selasa (1/7/2025).
Hasto menegaskan bahwa semua sekolah negeri di Kota Yogyakarta ditargetkan menjadi sekolah unggulan.
“Saya sedih melihat SD negeri sepi, sementara SD swasta penuh antrean. Kita harus introspeksi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas dia.
Menurut Hasto, salah satu penyebab menurunnya minat terhadap SD negeri adalah kurangnya diferensiasi dan upaya promosi. Oleh karena itu, Pemkot Yogya mendorong para guru SD, SMP, hingga PAUD untuk menghadirkan pendekatan baru.
Ia bahkan mengusulkan langkah strategis berupa rotasi kepala sekolah unggulan ke sekolah-sekolah negeri yang belum berkembang.
“Kalau kepala sekolahnya bagus, ya pindah sebentar ke SD yang kurang bagus. Supaya kesenjangan antar sekolah teratasi,” jelasnya.
Selain itu, Hasto juga akan memperketat pembatasan rombongan belajar (rombel) baik di sekolah negeri maupun swasta agar adil dan setara. Setiap sekolah maksimal hanya boleh membuka empat rombel per tingkat. Jika sekolah swasta hendak membuka cabang baru, maka harus dikaji lebih dulu kondisi wilayahnya.
Kisah SD Negeri Puro Pakualaman I menjadi contoh nyata bagaimana sekolah negeri bisa bangkit. Tahun 2024, hanya ada empat murid kelas 1. Tapi berkat upaya promosi aktif, jumlah siswa terus bertambah.
Kepala SDN Puro Pakualaman I, Siti Nurzahroh mengungkapkan, bahwa pihaknya menyebarkan pamflet ke TK-TK sekitar dan menjalin kerja sama promosi. Hasilnya, di tahun ajaran 2025/2026, siswa baru kelas 1 meningkat menjadi 22 orang. Total siswa kini mencapai 69 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori pun menegaskan tidak akan ada penutupan SD negeri yang sepi murid. Regruping pun tidak direncanakan.
“Yang ada adalah pemetaan dan branding ulang. Sekolah negeri harus bisa menarik hati masyarakat,” ujarnya.
Disdikpora juga menekankan pendidikan karakter sebagai kekuatan utama sekolah negeri agar bisa bersaing dengan swasta.
Wali Kota Hasto juga menyoroti pentingnya memaknai kembali identitas Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. Ia menilai sebutan ini terlalu sering disempitkan hanya sebatas banyaknya kos-kosan dan mahasiswa.
“Kalau begitu, apa bedanya dengan kota lain? Kota Pelajar harus dimaknai lewat kualitas dan kekhasan pendidikan dasarnya,” tandasnya.
Sebagai bentuk gerakan kolektif membangun karakter dan kepedulian, Hasto juga menggagas aksi lingkungan. Sebanyak 4000 guru dan PNS akan turun langsung membersihkan sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong pada hari Minggu mendatang.
“Guru bukan hanya mencerdaskan murid, tapi juga bisa menjadi contoh menjaga lingkungan. Ini bagian dari revolusi mental,” katanya.
Langkah ini semua menjadi bagian dari menyambut kebijakan pusat soal sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP. Hasto menegaskan bahwa jika sekolah negeri digratiskan, maka kualitas dan persepsi masyarakat juga harus dijaga.
“Kalau semua gratis tapi sekolah negerinya tidak optimal, ya masyarakat tetap ke swasta. Kita harus siap dengan mutu dan daya saing,” tegasnya.
Dengan serangkaian langkah konkret ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap semua sekolah negeri benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat, sekaligus menghidupkan kembali semangat Kota Pelajar yang inklusif, adil, dan unggul. (Ajeng Putri Anggraini C. P, Mahasiswi STMM MMTC Yogyakarta)
