bernasnews – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menggulirkan wacana pemanfaatan kawasan Taman Siswa sebagai lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Yogyakarta. Gagasan ini muncul sebagai alternatif efisien dibanding membangun sekolah baru dari nol.
Dalam pernyataannya, Hasto menyoroti potensi besar yang dimiliki kawasan Taman Siswa, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia.
“Saya sudah sampaikan ide saya bahwa Sekolah Rakyat bagaimana jika memanfaatkan cikal bakal Sekolah Rakyat yang sudah ada yaitu di Taman Siswa, yang hari ini Taman Siswa punya kelasnya, punya gurunya, punya meja kursinya, tapi mohon maaf muridnya habis. Kenapa infrastruktur di wilayah sini tidak dimanfaatkan?” ujarnya.
Gagasan tersebut telah disampaikan Hasto kepada sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sosial dan Gus Ipul. Ia menyebut bahwa pihak Kementerian PUPR bahkan sudah diminta untuk melakukan peninjauan ke lokasi.
“Kita sudah menyusun proposal ke sana. Nanti Pak Menteri Sosial juga akan ke sini mau ngecek ke lapangan,” tambahnya.
Menurut Hasto, pendekatan ini jauh lebih masuk akal daripada harus melalui proses panjang pembebasan lahan baru dan pembangunan gedung.
“Saya penuh harap lebih efektif dan efisien ketika tidak mencari tanah dulu terus bangun gedung. Bisa dibayangkan terlalu jauh nerima siswanya,” jelasnya.
Sekolah Rakyat ini, lanjut Hasto, dirancang untuk melayani warga dengan kondisi ekonomi terendah berdasarkan data desil dari Dinas Sosial.
“Ini kan sekolah formal jadi bukan sekolah seperti paket. Jadi yang kami sasar warga yang desil 1 desil 2. Kalau desil 1 desil 2 masih kurang, dinaikkan lagi jadi desil 3,” terangnya.
Ia juga menyebut bahwa kebutuhan ruang belajar untuk program ini tergolong minim, hanya dua kelas per jenjang pendidikan dinilai cukup.
“Kalau kita katakanlah 2 kelas masih cukup. Dalam arti satu angkatan 2 kelas, kalau 2 kelas satu angkatan sekitar 40. Di SD sekitar 40, SMP 40 lebih, kemudian SMA bisa sekitar 60,” katanya.
Hasto berharap, program ini nantinya mampu memberikan akses pendidikan formal gratis bagi masyarakat Yogyakarta yang kurang mampu, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan.
