berasnews – Sebuah lembaga bimbingan belajar (bimbel) di Yogyakarta diduga terlibat dalam praktik kecurangan selama pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025. Dugaan ini pertama kali diungkap oleh Ketua Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Prof. Eduart Wolok, dalam konferensi pers pada Selasa (29/4/2025).
“Ini ada 13 Pusat UTBK yang terjadi kecurangan, dengan peserta yang terlibat baru ditemukan 50 orang, joki 10 orang,” ujar Prof. Eduart.
Ia menjelaskan, keterlibatan bimbel mulai terindikasi setelah panitia melakukan pendalaman data dari berbagai pusat UTBK di Indonesia. Meskipun tidak menyebutkan nama lembaga secara spesifik, ia menyatakan pola kecurangan yang digunakan cukup kompleks dan mengkhawatirkan.
Salah satu modus yang terungkap adalah penggunaan jasa joki oleh peserta yang difasilitasi oleh pihak bimbel. Selain itu, ada indikasi bahwa sejumlah peserta diarahkan mengikuti UTBK lebih awal dengan tujuan mencatat atau merekam soal sebagai bahan latihan bagi peserta lain yang dijadwalkan di sesi-sesi berikutnya.
“Itu kan klaim bimbel selalu 100 persen lulus UTBK. Nah secara analisis, agak menjadi tanda tanya. Karena Tes Potensi Skolastik itu kan menguji sisi skolastik peserta dan tergantung dari si peserta itu sendiri. Bagaimana (bimbel) bisa menjamin 100 persen peserta lulus?” kata Eduart mempertanyakan klaim sejumlah lembaga.
Menurutnya, dugaan skema manipulatif ini diperkuat oleh temuan sekitar 4.000 nama peserta yang dianggap anomali karena mengikuti ujian di sesi-sesi awal. Para peserta ini diduga berperan untuk mengumpulkan informasi soal, yang kemudian digunakan untuk mempersiapkan peserta “unggulan” dari bimbel pada sesi-sesi akhir.
“Sehingga peserta yang benar-benar sedang dibimbing itu didaftarkan untuk ujian di sesi-sesi akhir dengan harapan sudah bisa lebih dibekali dengan informasi yang sudah didapat oleh nama-nama yang anomali tadi di sesi awal,” jelasnya.
Prof. Eduart juga menyoroti keterlibatan orang tua dalam praktik semacam ini, mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk menjalankan modus tersebut.
“Proses ini melibatkan biaya tidak sedikit. Berarti melibatkan orangtua. Ini yang kami berharap betul, selama ada permintaan jasa maka modusnya berkembang dari waktu ke waktu,” imbuhnya.
Pihak SNPMB mengaku telah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperluas penyelidikan, termasuk membuka kemungkinan keterlibatan peserta curang dari tahun-tahun sebelumnya.
“Jangan sampai kita punya si A, ternyata kartu UTBK dia dengan dia yang sekarang di politeknik berbeda, ya bisa aja dia kita diskualifikasi,” tegas Eduart.
Saat ini, proses investigasi terhadap dugaan kecurangan yang melibatkan bimbel di Yogyakarta masih berjalan dan melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Panitia SNPMB menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas seleksi nasional agar tidak ternodai oleh praktik tidak jujur.
