bernasnews– Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan pentingnya menurunkan egoisme pribadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, produktif, efektif, dan efisien.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Knowledge Management (KM) System yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta di Hotel Harper, Selasa, 29 April 2025.
Hasto menyatakan, penerapan sistem manajemen pengetahuan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sangat bergantung pada nilai-nilai dasar ASN yang kuat.
“Saya bagian dari knowledge management. Saya hanya mengingatkan tentang bagaimana nilai-nilai dasar ASN. Kalau nilai dasar itu sudah bagus, proses knowledge management dan corporate university akan berjalan baik,” tegasnya.
Ia menyoroti masih tingginya egoisme antarinstitusi atau unit kerja yang kerap menghambat kolaborasi dan integrasi pengetahuan. Padahal, lanjut Hasto, integrasi pengetahuan lintas unit kerja penting untuk membangun visi bersama dan memperkuat institusi.
“Kalau ilmu pengetahuan diintegrasikan untuk membangun institusi, itu sama dengan belajar membangun visi bersama untuk memajukan organisasi. Maka pentingnya ASN berakhlak dan berdampak harus benar-benar dihayati dan dijalankan,” terangnya.
Kolaborasi dan Nilai ASN Jadi Pilar Knowledge Management
Hasto juga menjabarkan pentingnya penguasaan hardskill dan softskill, serta pembentukan akuntabilitas dan empati publik, sebagai pilar dari knowledge management.
Ia mencontohkan program bedah rumah tidak hanya menyentuh aspek fisik, tapi juga merupakan upaya memperkuat empati ASN terhadap masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menjelaskan bahwa pembangunan sistem KM di Pemkot Yogyakarta bertujuan menjadikan kota ini sebagai center of excellence dan center of reference dalam tata kelola pemerintahan.
“Knowledge management ini akan diintegrasikan dengan corporate university yang telah kami bangun sebelumnya. Harapannya dapat menjadi referensi dan aset pengetahuan yang mempercepat pengambilan keputusan serta melahirkan inovasi layanan publik,” jelas Dedi.
Dedi menambahkan, keberhasilan KM System sangat ditentukan oleh dukungan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengakui, kekayaan pengetahuan di institusi Pemkot Yogyakarta sangat beragam dan perlu dikelola secara sistematis mulai dari tingkat pimpinan hingga unit teknis.
“Ini harus dibangun bersama. Dimulai dari pemahaman manajemen di level pimpinan yang kemudian dikembangkan dalam manajemen masing-masing OPD,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi, kepemimpinan berbasis nilai, dan sistem manajemen pengetahuan yang terintegrasi, Pemkot Yogyakarta menargetkan terwujudnya birokrasi berkelas dunia yang berpihak pada masyarakat.***
