bernasnews — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali mengingatkan pentingnya mempercepat reformasi birokrasi di tingkat kalurahan (desa).
Menurutnya, reformasi ini menjadi fondasi dalam membangun desa yang mandiri, berbudaya, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.
“Program reformasi ini bertujuan membangun desa mandiri dan berbudaya, mendorong lahirnya lapangan pekerjaan baru di desa, serta memperkuat demokratisasi dan akuntabilitas desa,” ujar Sri Sultan dalam sambutannya saat mengukuhkan kepengurusan FKUB dan FKDM DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 28 April 2025
Reformasi birokrasi di tingkat kalurahan sendiri merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik desa, memperbaiki sistem tata kelola, serta memberdayakan masyarakat secara partisipatif.
Dengan reformasi ini, kalurahan diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan berbasis potensi lokal.
Demokrasi Tetap dalam Bingkai Persatuan
Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan juga mengingatkan bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa di DIY, demokrasi tidak boleh membuka ruang bagi gerakan separatis.
“Saya punya prinsip selama menjadi Gubernur, kita dukung demokratisasi bagi masyarakat Jogja, tapi begitu bicara masalah negara persatuan dan kesatuan, demokrasi harus berhenti tidak boleh menerjang. Kalau menerjang, provinsi ini akan merdeka sendiri-sendiri. Yogyakarta sudah final menjadi bagian dari republik, jadi saya tidak memberikan ruang bagi separatis untuk bisa berdemonstrasi di titik nol. Itu prinsip saya,” tegas Sri Sultan.
Ia menambahkan, nilai-nilai budaya Yogyakarta, seperti menjaga kehormatan dan harga diri, harus tetap menjadi pegangan di tengah dinamika demokrasi yang berkembang.***
