bernasnews — Masih dalam suasana Idul Fitri 1446H, Pemerintahan Kalurahan Balecatur menyelenggarakan tradisi Syawalan, bertempat di Aula Kantor setempat, Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, Kamis (17/4/2025).
Acara dihadiri oleh semua perwakilan lembaga masyarakat yang ada di Balecatur, Lurah, para pamong kalurahan beserta para Kaur, Kasi dan para Dukuh, Ketua BPKal beserta anggota. Juga hadir Danramil dan Kapolsek Gamping serta Panewu Gamping Tamzis Sarwana, S. Sos,.M.I.P.
Dalam acara syawalan tersebut diawali pelaporan tentang kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Balecatur oleh Kamituwo H. Warono, dengan menyampaikan tentang kegiatan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, kegiatan Ramadhan, perolehan zakat mal dan zakat fitrah dari warga Balecatur.
Adapun ikrar syawalan mewakili masyarakat Balecatur disampaikan oleh Salahudin Jamil, yang kemudian langsung ditanggapi oleh Lurah Andri Septiyanto, S.H mewakili pemerintahan Balecatur, dengan ucapan meminta maaf dan saling memaafkan apabila dalam melaksanakan tugas dan melayani warga masih terdapat banyak kekurangan.
Panewu Gamping Tamzis Sarwana dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan sambutannya serta permintaan maaf mewakili pemerintahan Kapanewon Gamping, bahwa apabila selama bersama masyarakat Balecatur banyak kesalahan dan kekurangan, khususnya dalam hal pelayanan.
“Kami tetap berusaha memberikan pelayanan sebaik baiknya dan berusaha membersamai warga Balecatur bila ada kegiatan dan kesempatan tentunya,” ujar dia.
Kata Tamzis, sesuai arahan dari Gusti Yudho tentang Reformasi Birokrasi di kalurahan pada prinsipnya pemerintahan kalurahan harus bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya baik Lurah, Pamong dan BPKalnya. Dalam melaksanakan pelayanan dan segala kegiatannya harus secara transparan dan sebaik-baiknya terutama dalam penggunaan anggaran, kegiatannya dan termasuk perencanaannya.
Pasalnya reformasi birokrasi itu untuk memperbaiki, perbaikan atau menuju yang terbaik dari pemerintahan kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ukuran birokrasi yang baik apabila warga masyarakat membutuhkan, pemerintahan kalurahan siap melayani.
“Salah satu contohnya apabila ada warga yang membutuhkan dan ingin ketemu pak Lurah, langsung bisa menemui dan itu sudah termasuk birokrasi yang baik,” tegas Tamzis.
Adanya tuntutan reformasi birokrasi itu karena pemerintahan kalurahan dalam menjalankan tugas sebagian besar didanai oleh negara baik dana desa, ada APB, dana kalurahan, dana kabupaten maupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Sehingga harus transparan dan sebaik-baiknya, termasuk pengelolaan tanah kas desa yang sesuai koridor, itu juga merupakan ukuran reformasi birokrasi,” pungkasnya.
Sementara itu hikmah syawalan disampaikan oleh Dr. Ahmad Rofiq, Ph.D, yang menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas layanan dengan baik termasuk di pemerintahan kalurahan dan mengabulkan serta mempermudah hajat orang lain maka ridha Allah akan datang. Usai syawalan acara ditutup dengan saling berjabat tangan dan bersalaman saling memaafkan. (nun)
