News  

Mendukung Visi Gubernur DIY, Membangun Ekonomi Desa

Para peserta “Ngobrol Ramadhan dan Bukber”, yang diinisiasi ISEI Cabang Yogyakarta didukung oleh Bank BPD DIY. (Foto: Istimewa)

bernasnews — ISEI Cabang Yogyakarta didukung oleh Bank BPD DIY kembali menyelenggarakan “Ngobrol Ramadhan dan Bukber”. Kegiatan yang merupakan putaran ke-4 ini dilaksanakan, di Kantor Pusat Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar, Yogyakarta, Selasa (25/3/2025).

Selaku pematik obrolan adalah Santosa Rochmad, Direktur Utama Bank BPD DIY. Bertindak selaku moderator Ronny Sugiantoro, Jurnalis Senior yang juga Humas ISEI Cabang Yogyakarta.

Sebagai pengantar pembuka diskusi, Santosa Rochmad menyatakan Bank BPD DIY siap mendukung visi Gubernur DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dalam mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja. “Melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya, Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi,” ungkapnya.

Lanjut Santosa menjelaskan, dukungan tersebut: (1)   Reformasi Kalurahan dengan penguatan jaringan Bank BPD DIY  mendukung  pertumbuhan wilayah desa/Kalurahan. (2) Bank BPD DIY mendukung pemberdayaan kawasan selatan (Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo) khususnya pariwisata melalui berbagai inovasi digital.

(3) Mendukung Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta dukungan bagi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendukung peningkatan penerimaan daerah. Materi yang disampaikan Dirut Bank BPD DIY mendapat tanggapan dari peserta diskusi.

Dorothea Wahyu Ariani, Guru Besar FE Universitas Mercu Buana/UMB, yang menyebutkan pengembangan sumberdaya manusia Desa diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Perlu mendata sumberdaya masyarakat dan potensi desa untuk diberikan  pelatihan dan pengembangan keterampilan bisa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN,” jelas Dorothea yang juga Pengurus ISEI CabangYogyakarta.

Selanjutnya Lincolin Arsyad, Guru Besar FEB UGM menegaskan, bahwa pembangunan desa harus berbasis data, menggunakan data BPS. sehingga BPS perlu dilibatkan. Tugas pokok membangun desa adalah mengurangi kemiskinan di pedesaan.  Keterlibatan Bank BPD DIY dalam membantu masyarakat miskin di perdesaan wajib diapresiasi. “Pemangku kepentingan lain harus bersinergi untuk membantu dan  membangun desa sekaligus mengurangi kemiskinan di pedesaan,” tandasnya.

Budiharto Setyawan, Pengusaha/Komisaris Hotel Novotel Suites DIY mengungkapkan sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai  salah satu engine of growth maka ketersediaan pasokan produk pertanian dan  peternakan dari wilayah DIY sendiri menjadi sangat penting.

“Pemda DIY bisa menangkap peluang itu dengan  berupaya mewujudkan kemandirian pangan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya,” papar Budiharto.

Selanjutnya Budiharto memberi contoh,  Lumbung Mataraman di Gulurejo Kulon Progo berbasis masyarakat dengan menanam kelengkeng dan anggur. Kabupaten Sleman juga menjadi lumbung pertanian sehat untuk produk strategis padi, telur  dan cabai. Memenuhi pasokan produk pertanian dan peternakan sesuai kualitas yang dibutuhkan sektor horeca pendukung wisata (hotel, restoran, catering/cafe).

Gumilang AS, Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta menyatakan, bahwa pendanaan untuk desa dan kelurahan di DIY sudah baik dan berkelanjutan. “PR berikutnya adalah menentukan program desa dan kelurahan prioritas yang dijahit berdasarkan keunggulan dan potensi daerah,” tegasnya.

Menurut Gumilang, yang pertama dilakukan desa dan kelurahan perlu memastikan aspek tata kelola untuk memastikan efektivitas dana desa dan kelurahan untuk program prioritas. “Kedua, desa dan kelurahan perlu memastikan partisipasi komunitas dan representasi dalam pengambilan keputusan untuk inklusivitas program prioritas di desa dan kelurahan,” papar Gumilang yang juga Dosen FEB UGM.

Selanjutnya imbuh Gumilang, pemerintah perlu menciptakan program pengembangan modal manusia terutama pelatihan untuk reskilling dan upskilling sesuai kebutuhan desa dan kelurahan.

“Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bisa memberikan voucher pelatihan dan pelatihan dilaksanakan oleh mitra penyedia pelatihan yang berkualitas dan bereputasi baik universitas, sekolah tinggi, sekolah Vokasi, hingga lembaga pelatihan swasta,” jelas Gumilang.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santosa Rochmad. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Edy Suandi Hamid, Rektor UWM menyebutkan  ada potensi DIY yang  belum dioptimalkan dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di DIY. Menurutnya, jumlahnya 430.000 orang atau 10.4 persen dan tertinggi di Jawa. “Potensi ini bisa melibatkan 106  PTN dan PTS di DIY,” papar Edy, yang juga Guru Besar FE UII.

Dikatakan, Perguruan Tinggi (PT) punya dana dan program riset serta pengabdian masyarakat yang seharussnya sebagian bisa difokuskan misalnya untuk membantu pengentasan kemiskinan di DIY di  banyak pedesaan Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul.

Setiap tahun juga ada progran KKN, yang bisa melibatkan ribuan mahasiswa bisa diterjunkan di kantong kemiskinan atau membantu usaha mikro kecil secara berkesinambungan. “Artinya ada program yang  bisa dilanjut mahasiswa berikutnya ketika satu tahap KKN selesai,” tegas Edy, yang saat ini juga menjadi Ketua MES DIY.

Berikutnya, Akademisi dari FEB UMY Ahmad Ma’ruf menyebutkan, bahwa secara umum, kondisi sosial budaya perdesaan mengalami perubahan drastis seiring perkembangan lingkungan bisnis, kemajuan teknologi informasi, dan tingkat literasi.

“Pembangunan ekonomi yang agresif cenderung abai pada dimensi sosial budaya. Nilai-nilai sosial masyarakat perdesaan mengalami pergeseran. Corak ikatan sosial paguyuban mulai luntur pada sisi lain karakteristik patembayan menguat,” papar Ma’ruf.

Menurutnya, desa yang terkelola dengan model pembangunan berkelanjutan cenderung memiliki benteng sosial budaya yang baik. “Contoh desa yang maju sektor pariwisata berbasis wisata alam dan budaya seperti yang berkembang di Bali dan DIY maka kondisi sosial budayanya lebih terpelihara,” papar Ma’ruf, yang aktif menjadi pendamping UMKM dan Koperasi di Perdesaan.

Hadir dalam “Ngobrol Ramadhan dan Bukber” tersebut antara lain Wawan Harmawan, Wakil Wali Kota Yogyakarta; Ibrahim, Kepala BI DIY; Robby Kusumaharta, Wakil Ketua KADIN DIY; Dian Ariani, Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY; AM Rini Setyastuti, Dosen FBE UAJY; Rudy Badrudin, Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta; Bogat AR, Pengusaha dan Y. Sri Susilo, Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta.

“Forum diskusi ISEI Cabang Yogyakarta selanjutnya akan diselenggarakan pada bulan April 2025 mendatang dengan topik Lebaranomics,” imbuh Y. Sri Susilo, yang juga Ketua Pokdarwis Panembahan Gumregah. (*/ ted)