bernasnews — Pemda DIY telah menyiapkan dana sebesar Rp 42 miliar untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan pusat yakni 2,5 persen dari total PAD.
Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengemukakan, bahwa persentase tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dimana DIY masuk dalam kategori ranah sedang. Menurutnya, Pemda DIY tidak mungkin menghilangkan program-program yang sudah ada. Nantinya, dari besaran anggaran ini juga akan dilakukan audit dari sisi konsistensi perencaanaan dari RKPD.
“Jumlah uang yang dianggarkan ini memang tidak sedikit, maka dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyediaan MBG termasuk juga penataan anggaran untuk dana insentif fiskal,” ungkap Ni Made, di Kantor Bappeda DIY, Senin (6/1/2025).
Dikutip dari jogjaprov.go.id, bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia, pada Senin (6/1). Seperti diketahui, MBG merupakan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DIY tidak masuk ke dalam kategori provinsi yang termasuk dalam kick off program MBG tersebut, meskipun diketahui, dukungan dana sudah disiapkan. Program ini menurut Ni Made, merupakan kewenangan pusat.
“Penanganan MBG sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional. DIY hingga saat ini belum mendapatkan Juklak dan Juknis dari pusat, sehingga program tersebut belum terlaksana meskipun persiapan sudah selesai,” ungkap dia.
“Mungkin teman-teman mendengar adanya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana di sana juga melibatkan TNI Polri untuk mensuplai bahan pangan. Namun secara teknis program ini berkaitan dengan pusat dan kami hanya menerima saja. Pemda DIY belum mendapatkan informasi baik juklak dan juknis dari program ini,” lanjut Ni Made.
Meskipun begitu, Ni Made menegaskan, bahwa Pemda DIY tidak diam saja. Beberapa bulan yang lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memanggil seluruh komponen OPD untuk menyiapkan program tersebut. Sudah ada rapat koordinasi dan pemetaan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis.
Dikatakan, DIY telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusi terkait dengan logistik yang akan disebarkan kepada penerima. DIY dipastikan mampu menyuplai bahan baku pangan yang akan dipergunakan sebagai dukungan program. Hal ini sudah dipastikan kesiapan melalui potensi pertanian, perikanan, distribusi dan dari segi perdagangan.
“Seperti misalnya beras, DIY dipastikan aman. Dari estimasi kebutuhan sekitar 10,6 ribu ton/tahun. Sementara total produksi DIY sedikitnya 546 ribu ton/tahun. Sayur mayur pun demikian, meskipun tidak dapat dicukupi oleh pertanian, namun sudah didukung dengan suplai daerah di sekitarnya,” bebernya.
Lanjut Ni Made, secara aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat pasar-pasar tradisional untuk memenuhi dari sisi bahan baku.
Mengenai kapan program MBG akan dimulai di DIY, Ni Made mengaku siap kapan saja, sesuai dengan arahan pusat. Apabila petunjuk teknis dan implementasi di lapangan termasuk sasaran seperti apa sudah diterima, DIY akan segera melakukan kick off program MBG tersebut.
“Ada 3 SPPG di DIY yang kalau menurut informasi awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima. Setahu kami pilot project untuk program ini hanya di Kulon Progo saja. Tetapi hari ini (6/1) kami belum terinfo secara detail di mana saja,” ujar Ni Made. (ted)
