bernasnews — Provinsi DIY menghadapi tantangan serius terkait dengan pengelolaan sampahnya. Penutupan TPA Piyungan merupakan salah satu indikasi krisis dimaksud, yang sangat terkait dengan tata kelola sampah di bagian hilir, khususnya dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sebelum ke TPA.
Pemerintah Provinsi DIY menutup TPA Piyungan karena sudah overcapacity dan mengubah arah pengelolaan sampah menjadi terdesentralisasi dimana setiap Kota/Kabupaten di Provinsi DIY harus dapat mengatasi sampahnya sendiri.
“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dan Kabupaten di DIY adalah dengan cara membangun fasilitas pengelolaan sampah baru dalam bentuk TPS3R atau TPST dan berusaha meningkatkan peran TPS3R dalam upaya mengurangi sampah,” papar Dr Hijrah Purnama Putra, selaku Ketua Umum JPSM Sehati Sleman dalam acara, di Gedung Direktorat Pengabdian Masyarakat UGM, Rabu (11/12/2024).
Menurut Hijrah, namun sampai hari ini, fasilitas-fasilitas sampah yang sudah terbangun, baik di kota maupun kabupaten dalam wilayah Provinsi DIY, belum mampu mengatasi timbulan sampah yang ada. Salah satu hambatan terbesar yang diperkirakan menjadi alasan belum selesainya permasalahan sampah di Provinsi DIY ini adalah pada sisi masyarakat.
“Kedisiplinan masyarakat untuk melakukan upaya pengurangan sampah pada sumber dan melakukan pemilahan sampah masih minim. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan berbagai program kegiatan yang menyasar 5 aspek pengelolaan sampah yaitu aspek teknologi, sosial-budaya, kelembagaan, pendanaan, dan regulasi,” kata Hijrah, kepada bernasnews, di sela-sela acara.
Tujuan dari kegiatan kolaboratif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan, serta mendorong terciptanya lingkungan bersih dan sehat di wilayah Provinsi DIY.
Dikatakan, kegiatan yang akan dilakukan adalah KKN tematik kolaboratif yang mana Perguruan tinggi melalui mahasiswa melakukan program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
“Untuk berjalannya KKN tematik kolaboratif dalam pengelolaan sampah ini maka dibutuhkan buku panduan serta rencana program pelaksanaan dan indikator serta target monitoring dan evaluasi yang jelas sehingga nantinya dampak kegiatan ini dapat terukur dengan baik,” ungkap Hijrah, yang juga dosen dari sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jogja.
Pertemuan bersama perguruan tinggi se DIY pada tanggal 11 Desember 2024 ini, merupakan kegiatan penyusunan panduan KKN tematik pengelolaan sampah yang mana nantinya dokumen ini akan menjadi pegangan bagi mahasiswa KKN.
Menghadirkan nara sumber dari DLHK DIY dan Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta. Kehadiran JPSM Sehati Sleman dalam acara ini didampingi oleh Perwakilan JPSM Lolasari dari Kapenewon Mlati Muzna Nurhayati, S.Pd dan perwakilan JPSM Tri Karya Mandiri Kapanewon Depok Ani Sumiarti, S.Pt, yang menyampaikan tentang kinerja pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman.
“JPSM Sehati Kabupaten Sleman berharap melalui program KKN kampus yang ada di wilayah DIY dapat membawa suasana akademis dan aplikatif pada masyarakat, agar sistem pengelolaan berbasis sumber daya manusia dapat dilakukan dengan maksimal,” ujar Hijrah. (nun)
