bernasnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY ikut memitigasi potensi gangguan akibat bencana yang dikhawatirkan terjadi selama pemungutan suara Pilkada, Rabu (27/11)2024).
Seperti diketahui, belakangan ini Yogyakarta dan sekitarnya diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang. Hal itu dikhawatirkan bakal menganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga perlu ada antisipasi yang dilakukan.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan pihaknya telah meminta masing-masing Kabupaten/ Kota untuk menyiapkan mitigasi bencana alam khususnya bencana hidrometeorologi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terdampak bencana.
“Kami berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten (termasuk yang rawan di) Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Pakem, dan kelurahan-kelurahan sekitar Merapi (untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi selama pilkada berlangsung),” ujar Ahmad Shidqi, Selasa (26/11/2024).
Shidqi menuturkan dari data yang dikumpukan, TPS rawan bencana di Sleman secara topografi berada di lereng Gunung Merapi. Begitu pula di Gunungkidul huga tercatat sejumlah TPS rawan bencana biasanya berada di kawasan perbukitan.
Sementara untuk wilayah Bantul tercatat ada sektiar 23 TPS yang rawan bencana hidrometeorologi.
Atas kondisi ini, Shidqi memastikan ada skema khusus pemungutan suara yang telah disiapkan jika bencana itu terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pemindahan TPS ke kawasan yang lebih aman. Pemindahan TPS akan dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Jika ada informasi terkait situasi darurat, skema pemungutan suara di tengah bencana sudah kami siapkan,” imbuhnya.
Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY memetakan ada 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Serentak, 27 November mendatang.
Pemetaan ini sebagai upaya untuk mengantisipasi gangguan ataupun hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
“Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator. Diambil dari sedikitnya 438 kelurahan/desa di lima kabupaten/kota se-DIY yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya,” tandas Mohammad Najib, Ketua Bawaslu DIY. (lan)
