bernasnews – Pilpres 2024 masih terus menyisakan banyak persoalan, bahkan publik menilai Pemilu 2024 kali ini merupakan perhelatan paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Atas adanya kondisi itu, masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Jogja Bersama Satu Tujuan (RAJA Bersatu) ikut mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator RAJA Bersatu, In’am eL Mustofa mengatakan surat tersebut berisi dukungan moral kepada MK agar punya nyali dalam mengadili perkara sengketa pemilu dengan seadil-adilnya. Ia menjelaskan latar belakang mengirimi surat ke MK itu karena banyaknya persoalan kehidupan demokrasi dan praktek curang dalam Pemilu 2024.
“Kenapa bisa dikatakan demikian karena institusi kekuasaan banyak yang secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu capres cawapres,” ujar Koordinator RAJA Bersatu, In’am eL Mustofa, Jumat (5/4/2024).
Kondisi tersebut tentu tidak etis dan akan merusak proses demokrasi di Indoneisa. Apalagi secata kasat mata, dugaan-dugaan pelanggaran tersebut dipertontonkan secara jelas, seperti rekayasa perubahan konstitusi, pelanggaran peraturan KPU, pengerahan aparat negara, hingga pat gulipat dalam rekap dan hitung suara.
Setelah Pilpres 2024 usai, kini pertaruhan masa depan demokrasi pun akan berujung di KM. Oleh karena itu, masyarakat luas berharap MK dapat mengatasi dan mengembalikan marwah MK sekaligus demokrasi yang sedang jatuh di titik nadir.
“Kami berharap agar MK dapat bersikap independen dan berani mengatakan ‘tidak’ jika ada cawe-cawe dari institusi kekuasaan lain,” tegasnya.
I’nam meminta agar ada profesionalitas MK yang mengedepankan hati nurani harus dibangun untuk mengambil keputusan yang objektif, mendahulukan kepentingan bangsa, serta jauh dari pragmatisme.
Menurut dia, RAJA Bersatu mendapat dukungan dari beberapa tokoh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, berikhtiar terus bersama MK. Rangkaian aksi bersama di Yogyakarta dan akan dilakukan dengan berbagai simpul pergerakan pro demokrasi
“Jika kondisi darurat MK, kami akan berangkat ke Jakarta. Ikut menjaga MK agar sebagai benteng terakhir konstitusi, keadilan, dan hukum tetap tegak berdiri,” pungkasnya. (lan)
