bernasnews – Gelombang protes terus bermunculan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta seperti UGM, UII, UMY dan lain sebagainya. Mereka mengeluarkan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.
Rata-rata civitas akademika dari berbagai kampus itu menyuarakan kegelisahan terhadap terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia apalagi belum lama ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak.
Sontak saja hal itu mendapatkan perhatian dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, apalagi beberapa kampus Muhammadiyah juga menyatakan sikapnya.
“Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspon positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Terkait adanya beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah, Mu’ti mengatakan itu merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.
Sikap itu menurut dia sebagai wujud keresahan para guru besar dan civitas akademika. Selain itu, juga sah sebagai wujud dalam berdemokrasi. Terlebih dalam konteks ini mengkritisi dinamika yang terjadi, yang tentunya memiliki tujuan untuk menjaga masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
Sehingga pihaknya tetap menghormati pernyataan dari perwakilan perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut.
“Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” pungkasnya.
Sebelumnya, para guru besar dan akademisi di berbagai kampus ternama di berbagai daerah, ramai-ramai mengeluarkan pernyataan terbuka soal kondisi demokrasi era Jokowi yang akhir ini carut-marut.
Salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yakni UMY yang disampaikan oleh Rektor UMY, Gunawan Budiyanto, menilai proses demokrasi saat ini mulai menjauhi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sehingga kampus dinilai perlu ikut terlibat dalam upaya mengembalikan demokrasi di Indonesia kembali ke cita-cita tersebut melalui pernyataan sikap yang diadakan ini.
“Kita bukan partisan. Sangat tidak pantas kalau kampus itu menjadi partisan, jadi kampus itu menjadi social kontrol terhadap pelaksanaan berbangsa dan bernegara,” tandasnya. (lan)
