bernasnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengimbau kepada Anggota Keluarga Alumni Pendikan Tinggi (KAPTI) Agraria maupun Pemerintah Daerah serta instansi pendukung lainnya agar dapat bekerja sama untuk mendukung realisasi target penyusunan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, juga mempermudah akses perizinan investasi di daerah, termasuk proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) agar dapat berjalan dengan lancar.
“Untuk mendukung kemudahan berinvestasi, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang berproses untuk menambah layanan pertanahan elektronik. Dari yang sebelumnya berjumlah empat layanan yaitu hak tanggungan dan roya elektronik, pengecekan sertifikat, SKPT dan informasi zona nilai tanah, akan ditambah dengan layanan peralihan hak secara elektronik.
Jika hal ini terealisasi, maka akan mengurangi hampir 70 persen antrean di kantor-kantor pertanahan. Dengan adanya layanan elektronik, saya berharap dapat memutus mata rantai mafia tanah,” kata dia dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, PhD. dalam apel akbar KAPTI Agraria di kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Sabtu (25/2/2023).
Apel akbar yang diikuti 2100 orang peserta ini dihadiri Ketua Dewan Pakar KAPTI Agraria Yagus Suyadi, Ketua Dewan Penasihat Andi Tenrisau, Ketua Umum Ny Andi Tenri Abeng, Ketua STPN Senthot Sudirman, para alumni, mahasiswa dan undangan.
Peserta apel kemudian disuguhi atraksi marching band, terjun payung, seni bela diri, serta dilanjutkan rapat kerja nasional KAPTI Agraria, donor darah, performance antarangkatan, dan malam ramah tamah.
Kepastian hukum
Pada bagian lain, Hadi Tjahjanto mengemukakan, ketika dia dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Joko Widodo memberikan tiga tugas utama kepadanya, yaitu Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penyelesaian Kasus Sengketa & Konflik Pertanahan termasuk memberantas mafia tanah, serta Dukungan Pembangunan Ibu Kota Negara.
Tujuan dari pelaksanaan ketiga tugas tersebut pada intinya adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah serta memberikan hak ekonomi masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian ATR/BPN memiliki target terdaftarnya 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Maka, pada tahun 2017 Presiden Jokowi meluncurkan Program PTSL untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Saat ini, lebih kurang 101,1 juta bidang tanah telah terdaftar dan lebih kurang 85 juta bidang tanah telah tersertipikatkan. Ditargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sejumlah 126 juta bidang telah terdaftar dan terpetakan seluruhnya.
“Proses terdaftarnya seluruh bidang di Indonesia tentunya melalui tahapan-tahapan, salah satunya terselenggaranya kota/kabupaten lengkap. Sehingga tidak ada sebidang tanah pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat, secara by name by address. Tujuannya adalah agar masyarakat dan para investor yang akan masuk dapat memiliki kepastian hukum,” kata Hadi.
Secara terpisah, seusai apel akbar Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni, PhD. kepada media pers mengatakan, acara Rakernas dan Reuni Akbar Tahun 2023 KAPTI Agraria di kampus STPN Yogyakarta ini memiliki tujuan utama. Yakni KAPTI Agraria dan civitas akademika STPN berkomitmen dan terus berjuang dalam pembangunan pertanahan dan tataruang demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia. (mar)
