bernasnews — Departemen Komunikasi Bank Indonesia (Dekom BI) menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) terbatas dengan perwakilan akademisi dan lembaga riset. Diskusi terkait dengan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada tanggal 22-23 Desember 2022 diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/1/2023).
Hadir selaku narasumber Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy). Bertindak selaku moderator adalah Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan. Acara FGD tersebut dibuka oleh Kepala Dekom BI Erwin Haryono, sekaligus dengan sambutan pengantar diskusi.
Terkait kondisi perekonomian tahun 2023, Wahyu Agung Nugroho mengungkapkan, bahwa perekonomian global menurun disertai dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia tetap baik. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap kuat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Terkait kondisi inflasi, ekspektasi inflasi dan inflasi secara bulanan terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal, meskipun masih tinggi,” beber Wahyu Agung Nugroho.
Dikatakan, likuiditas perbankan dan perekonomian masih memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. “Suku bunga perbankan juga masih kondusif mendukung pemulihan ekonomi,” tandas dia.
Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya efek luka memar (scarring effect) bagi pelaku usaha, baik masyarakat dan korporasi termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Efek luka memar di masyarakat yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal. Untuk diketahui, scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.
“Dampak dari scarring effect menjadi pemulihan sektor usaha menjadi lama,” jelas Irman Robinson. Menurut Irman, beberapa sektor usaha termaksud hotel dan restoran, transportasi udara dan industri alas kaki terdampak. Pemulihan yang lama tersebut dipengaruhi oleh belum pulihnya penjualan dan pengeluaran modal untuk penambahan aset tetap perusahaan (capital expenditure).
“Terkait dengan hal tersebut Bank Indonesia berupaya mengoptimalkan intermediasi sektor keuangan dengan korporasi, UMKM dan rumah tangga, untuk mdnorong percepatan pemulihan tersebut,” kata dia.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Ryan Rizaldy menjelaskan, bahwa Rupiah digital adalah mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). CBDC berbeda dengan uang elektronik, kartu kredit, atau dompet elektronik, seperti Gopay dan OVO. Menurutnya, mata uang digital diterbitkan oleh bank sentral. Sedangkan, kartu kredit dan kartu debit diterbitkan oleh bank umum. Adapun uang elektronik dan dompet elektronik yang menerbitkan adalah bank umum dan perusahaan non bank.
Banyak bank sentral di dunia berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut, termasuk Indonesia. “Bank Indonesia terus mendalami CBDC dan pada saat ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan rupiah digital,” jelas Ryan Rizaldy. Seperti diketahui, beberapa negara yang sudah menggunakan uang digital (CDBC) adalah Bahama, Jamaika, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Saint Kitts dan Nevis, Montserrat, Dominika dan Saint Lucia.
Dari FGD antara Dekom BI dengan perwakilan Akademisi Perguruan Tinggi/Lembaga Riset diperoleh catatan sebagai berikut; Pertama, kondisi perekonomian global tahun 2023 akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan oleh Bank Indonesia akan tumbuh antara 4,5 persen – 5,3 persen.
Sedangkan inflasi diperkirakan dalam kisaran 3,0 persen ±1 persen. Krisis pangan dan krisis energi yang berlanjut menyebabkan perekonomian global dapat menuju resesi disertai dengan inflasi yang tinggi (reflasi).
Kedua, peserta FGD sepakat optimis terhadap perekonomian Indonesia tahun ini dengan arguymentasi fundamental ekonomi makro cukup baik, pengalaman dalam menghadapi pandemi dan faktor lainnya. Di sisi lain, otoritas moeneter, otoritas fiskal, pelaku usaha dan masyarakat harus tetap waspada dalam memnghadapi krisis pangan dan krisis energi global.
Ketiga, forum sepakat mendukung Bank Indonesia untuk terus melakukan kajian pengembangan rupiah digital. Pengembangan rupiah digital dilakukan secara bertahap dalam proses yang iteratif, simultan dan sinergis dengan pemangku kepentingan terkait, baik domestik maupun internasional.
Akademisi yang diundang dan hadir merupakan perwakilan guru besar, dosen dan peneliti. Mereka adalah Haryo Kuncoro (Guru Besar FE UNJ), Marsuki (Guru Besar FEB UNHAS), Mansur Afifi (Guru Besar FEB UNRAM), Nugroho SBM (Guru Besar FEB UNDIP), Adhitya Wardono (FEB UNEJ), Agus Herta Sumarto (FE UMB/INDEF), Ana Sriekaningsih (STIE Bulungan), Imron Rosyadi (FEB UMS), Y. Sri Susilo (FBE UAJY), Fitra Faisal Hastriadi (Next Policy/UI), Fajar B, Hirawan (CSIS/UII), Rudy Badrudin (STIE YKPN), dan Suparmono (STIM YKPN),
“FGD semacam ini ke depan akan diselenggarakan secara rutin dengan topik tertentu,” ujar Erwin Haryono, selaku Kepala Dekom BI. Menurut Erwin, dengan topik diskusi yang telah ditentukan maka peserta FGD akan dapat mempersiapkan materi dengan lebih baik.
“Kami siap mendukung rencana Dekom BI terkait dengan acara FGD ke depan,” ujar Y. Sri Susilo salah satu peserta FGD yang diselenggarakan oleh Dekom BI, dalam rilis yang dikirim ke bernasnews. (*/ ted)
