bernasnews – Pemerintah Kabupaten Sleman berbagai prestasi telah banyak diraih di tahun 2022 ini. Hal itu juga merupakan bentuk apresiasi posifitif dari pemerintah pusat kepada kabupaten yang memiliki luas sekitar 18 persen dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kali ini apresiasi diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan tersebut diserahkam Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi kepada Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam kegiatan Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, Senin sore (12/12/2022). Dihadiri oleh 72 Kabupaten/Kota yang diundang untuk mendapatkan beberapa kriteria antara lain Kurang Peduli, Cukup Peduli dan Peduli. Sementara Sleman, menjadi Kabupaten yang mendapatkan apresiasi dengan kriteria Peduli HAM.
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, diberikan atas upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Indikator penilaian tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Sementara kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang penilainnya diukur berdasarkan indikator yang meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa usai menerima penghargaan mengungkapkan, bahwa apresiasi positif yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan hasil nyata kerja keras Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat respon yang baik dari Pemerintah Pusat. Semoga apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Pemkab Sleman,” ujar dia.
Dikatakan Danang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan HAM di Sleman. Ia menyebut diantaranya yaitu pemenuhan dokumen kependudukan (e-KTP, KIA, akta lahir, KK). Kemudian, pelayanan kesehatan di sleman dengan adanya fasilitas kesehatan (RSUD, Puskesmas, Posyandu).
Selain itu, pemenuhan hak juga direalisasikan dengan adanya pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan hukum, penyelesaian permasalahan pengangguran, penyediaan rumah layak huni melalui program bedah rumah, dan juga pemenuhan hak pendidikan mulai dari PAUD hingga SLTA. Bahkan telah diupayakan pemberian beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi anak berprestasi dengan latar belakang keluarga tidak mampu.
“Alhamdulillah Pemkab Sleman dinilai mampu memenuhi kriteria dalam pemenuhan HAM. Hal ini perlu dipertahankan sekaligus juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan berbagai program dalam pemenuhan HAM di Kabupaten Sleman,” pungkas Danang. (nun/ ted)
