bernasnews – Lima orang dosen STPMD “APMD” Yogyakarta menjadi instruktur dan fasilitator Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Konflik Kota Yogyakarta, di Hotel Harper, Jalan Mangkubumi Yogyakarta, 22-23/11/2022.
Kegiatan itu merupakan agenda taktis dan strategis Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjelang tahun politik 2024. Peserta Bimtek terdiri dari pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se kota Jogja. Total peserta berjumlah 80 orang yang dibagi dalam dua gelombang Bimtek.
Instruktur Tim Fasilitator Ade Chandra menjelaskan, pembagian peserta menjadi dua kelompok besar itu dimaksudkan agar proses sharing substansi lebih instens dan kaya. Karena para peserta merupakan aktor terdepan masyarakat yang diharapkan mampu menditeksi dan mengelola potensi atau peristiwa konflik sosial.
“Kelas Bimtek mengasumsikan bahwa peserta bukanlah phak yang diposisikan hanya diceramahi materi yang dibuat tidak berdaya oleh mantra teori saja. Tapi peserta Bimtek harus diletakkan pada posisi mitra diskusi yang memiliki narasi orisinal kisah nyata lapangan,” katanya kepada bernasnews.
Melalui round table discussion, peserta dibagi menjadi empat kelompok kecil, dan masing-masing kelompok didampingi satu fasilitator. Empat fasilitator tersebut yakni Sri Widayanti (ahli pekerjaan sosial), Candra Rusmala (sosiolog dan dosen konflik sosial), Diasma (Ketahanan Nasional dan studi Pancasila), Rema Marina (ahli pemberdayaan masyarakat).
Banyak temuan menarik diperoleh dari diskusi kelompok kecil itu, mulai dari isu konflik agraria, konflik supporter sepak bola, isu narkoba, miras, pengelolaan sampah, pengelolaan makam warga, masalah sosial gelandangan dan pengemis, hingga terkait hewan peliharaan. Fasilitator Rema sempat kaget, ternyata Jogja yang tampaknya adem ayem tenterem menyimpan banyak potensi konflik, baik yang bersifat terselubung maupun manifes.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Budi Santosa, M. Si mengatakan, menyambut pesta demokrasi tahun 2024, Pemerintah Kota melakukan segala upaya mengantisipasi potensi konflik sosial. Pemerintah Kota dan masyarakat perlu bekerjasama dengan mengaktifkan segenap komponen sosial sebab konflik kecil paling cepat berubah menjadi anarkis justeru di ranah sosial.
Sedangkan Ade Chandra sebagai praktisi konflik dan perdamaian menekankan pentingnya bacaan dan perspektif melihat setting sosial konflik di tahun politik. Benturan kepentingan akan dominan menjadi pemicu konflik yang dapat diboncengi oleh berbagai sentimen, termasuk terkait keyakinan agama sekalipun. “Kita menginginkan agenda politik 2024 adalah persaingan yang menjadikan pemilu bermakna pesta menyongsong kemajuan dalam arti sebenarnya, bukan pesta dengan kebencian, hasutan, fitnah yang menurunkan peradaban. Mari kita jaga Jogja,” kata dia. (*/mar)
