News  

DPRD DIY: Keputusan Sultan HB X Lakukan Lockdown Harus Detail, Ekonomi Harus Tetap Jalan

BERNASNEWS.COM — Kebijakan Gubernur DIY Sultan HB X untuk menerapkan lockdown sebagai opsi kemungkinan terburuk jika pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak efektif di lapangan, mendapat dukungan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti telah diketahui, bahwa beberapa hari terakhir kasus Covid-19  di DIY mengalami lonjakan hitungan harian di atas 500 kasus. Ketua DPRD DIY Nuryadi menilai pilihan itu bisa menjadi solusi untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nuryadi berpendapat usai lebaran situasi Covid-19 berbanding terbalik dan memprihatinkan, terlebih dengan di atas 500 jumlah kasus harian pada dua hari terakhir. ”Antisipasinya yakni di wilayah kita harus ada pembatasan, daripada kondisi DIY semakin tidak terkendali. Maka kami mendukung gagasan Sultan HB X dalam menerapkan kebijakan lockdown,” ungkap Nuryadi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang berharap, kebijakan lockdown itu agar segera dirumuskan dengan detail. Pihaknya sependapat karena kondisi saat ini memang luar biasa. Shelter sudah pada aktif, rumah sakit pun juga penuh.

“Kalau tidak ada tindakan signifikan sistem kesehatan di Jogja bisa lumpuh. Ini penting dipertimbangkan, dikaji dan nanti Pak Gubernur akan memutuskan, kami mendukungnya,” tegas Huda.

Pihaknya juga meminta aparat kepolisian untuk menertibkan protokol kesehatan di ruang publik, terlebih tempat dengan kerumunan dengan potensial terjadi penularan Covid-19, juga berharap kebijakan berkenaan dengan lockdown di Jogja segera dirumuskan dengan detail.

“Harus detail, karena ekonomi tetap harus jalan. Untuk teknisnya harus lakukan pengetatan dan perlu bantuan aparat terkait. Lockdown ini bukan semuanya ditutup namun pembatasan yang cukup masif di tempat-tempat potensial menimbulkan penularan,” ungkap Huda.

Sebelumnya Gubernur DIY Sultan HB X menyatakan akan melakukan lockdown sebagai salah satu pilihan kemungkinan terburuk apabilan  pelaksanaan PPKM tidak efektif di lapangan. “Kami kan sudah bicara PPKM Mikro ini penanganannya di tingkat RT/ RW, dan padukuhan. Kalau itupun gagal, mobilitasnya seperti ini, ya kan kalau weekend terus mau apalagi? Ya lockdown,” tegas Sultan HB X . (Feva)