BERNASNEWS.COM
— Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta menyelenggarakan Ngobrol Bareng (Ngobar) tentang isu-isu ekonomi terkini, Sabtu
(11/1/20202), di Sate
Kambing pak Jede, Nologaten, Sleman, Yogyakarta. Sekitar 15 pengurus hadir,
termasuk Edy Suandi Hamid (Anggota Dewan Penasehat/ Rektor UWM), Hilman Tisnawan (Ketua Dewan Pengarah/ Kepala Kantor Perwakilan BI DIY), Fahmy Radhi (Anggota Tim Ahli ISEI Jogja/ Dosen Sekolah Vokasi UGM), dan Murti Lestari (Koordinator Bidang Riset/ Dosen Fakultas Bisnis UKDW).
Isu terkini yang sempat disinggung adalah masalah industri asuransi, termasuk Jiwasraya dan Asabri. “Dalam industri asuransi kata kuncinya pengawasan karena regulasi dan rambu-rambu sudah lengkap”, demikian pendapat Edy Suandi Hamid, yang menjadi komisaris perusahaan asuransi selama empat tahun. “Kasus moral hazard berupa penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang sering terjadi khususnya pada penempatan dana nasabah dalam berbagai bentuk investasi,” ungkap Edy.
Selanjutnya Murti Lestari menyatakan, lembaga keuangan asuransi mempunyai karakter yang khas dibanding lembaga keuangan yang lain. Salah satunya adalah klaim nasabah dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menjadikan nasabah kurang sadar (aware) terhadap kinerja asuransi sehingga manajemen dapat melakukan “kekeliruan” dan tidak segera ketahuan.
“Berbeda dengan industri perbankan di mana klaim nasabah dalam jangka pendek. Klaim jangka pendek
menjadikan nasabah bank lebih peduli kepada bank dan manajemen berusaha lebih
baik dalam mengelola sehingga “kekeliruan” dapat ditekan lebih rendah,” jelas Murti Lestari.
Sementara, Hilman Tisnawan, menyatakan, salah satu tantangan ekonomi DIY di tahun 2020 adalah menggerakkan sektor riil agar melakukan ekspansi usaha. Ekspansi usaha tersebut harus didukung oleh sektor perbankan dalam pemberian kredit usaha. Seperti diketahui, LDR (loan to deposit rasio) Perbankan DIY baru sekitar 65%, dengan demikian potensi peningkatan kredit perbankan masih sangat besar.
“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan fiskal, khususnya pajak. Harus diakui pemerintah sedang bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain industri atau perusahaan yang baru tumbuh masih membutuhkan insentif pajak. Seharusnya mereka diberi insentif pajak agar usahanya cepat berkembang,” tandas Hilman Tisnawan.
Edy Suandi Hamid lebih lanjut, menegaskan, saat ini yang lebih penting adalah me–redesign dan memfokuskan pada jalan pertumbuhan
ekonomi yang lebih berkualitas. Pertumbuhan
ekonomi 5% akan dirasakan dan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam
masyarakat kalau dengan angka itu bisa mengurangi ketimpangan, mengurangi
pengangguran, dan juga juga mengurangi kemiskinan. ”Kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia ini sudah dirasakan sejak lama, dan ini perlu ada langkah-langkah
yang ekstra serius supaya pertumbuhan berkualitas itu mewujud,” tandasnya.
Tantangan lain dalam perekonomia adalah memberantas mafia migas, Fahmy Radhi menilai pembuktian Jokowi mampu atau tidak membasmi mafia migas adalah dengan melihat pembangunan kilang minyak. “Jika kilang yang selama ini mangkrak bisa dibangun artinya Jokowi berhasil. Sebaliknya, jika kilang yang mau dibangun tetap terbengkalai, artinya mafia migas masih berkuasa untuk membuat Indonesia ketergantungan impor,” ujar Fahmy Radhi.
Menurut Fahmy, bahwa mafia migas memang selalu berupaya menghalang-halangi pembangunan kilang agar Indonesia tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. “Acara ngobrol bareng diakhiri dengan makan siang bersama dengan menu Sate, Tongseng, Gulai, dan Tengkleng. Kemudian dilanjut foto bersama untuk dokumentasi,” pungkas Y. Sri Susilo selaku Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (ted)
