BERNASNEWS.COM — Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kabupaten Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi yakni 16,82 persen. Kebumen berhasil disalip Kabupaten Wonosobo dalam hal penanggulangan kemiskinan, yang saat ini mencapai 16,63 persen.
Meski jumlah penduduk miskin sudah berkurang cukup banyak, namun berdasarkan angka prosentase tersebut Kebumen menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Sejak 2015-2019 angka kemiskinan Kebumen turun 3,62 persen (rata-rata 0,91 persen per tahun) atau penduduk miskin berkurang sebanyak 40.560 jiwa (rata-rata 10.140 jiwa per tahun).
Dengan luas wilayah sekitar 1.281 km², Kabupaten Kebumen memiliki penduduk sekitar 1,3 juta jiwa dan tercatat ada sekitar 201.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 jiwa masuk dalam kategori warga miskin dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 363.000. Padahal, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kebumen 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.835.000.
Menyikapi kondisi itu, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Gedung F Kebumen, Senin, 23 Desember 2019. “Kita akan segera melaksanakan langkah riil untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan, Pemkab akan menggelontorkan dana lebih dari Rp 366 Miliar,” kata Ketua TKP2K Kebumen Arif Sugiyanto beberapa waktu lalu.
Lanjut Arif Sugiyanto, menjelaskan, pada akhir tahun 2019 ini pihaknya menggelar rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dan dilaksanakan pada awal tahun 2020. Salah satunya menyiapkan dana langsung sekitar Rp 66,5 miliar yang akan direalisasikan melalui 14 dinas yang telah ditunjuk. Selain itu, Pemkab juga akan menggelontorkan dana tak langsung senilai Rp 300 juta melalui dinas-dinas lain.
“Mungkin tidak bisa langsung tuntas tapi bertahap harapannya segera bisa tuntas. Dana tersebut sebenarnya bisa ditambahkan lagi hanya sementara sebesar itu karena tahun 2020 nanti ada Pilkada jadi dananya sebagian besar terserap untuk Pilkada,” ungkapnya.
Dana tak langsung menurut Arif, nantinya akan direalisasikan melalui tiga bidang antara lain transportasi, distribusi dan infrastruktur. “Sedangkan belasan instansi yang ditunjuk langsung untuk merealisasikan percepatan pengentasan kemiskinan antara lain, pelayanan penyehatan lingkungan, fasilitasi manajemen usaha keluarga miskin, kemitraan asuransi kesehatan, bansos, hingga pelatihan kewirausahaan,” pungkasnya. (nun/ ted)