bernasnews – Penunjukan jajaran komisaris dan direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menarik perhatian publik.
Sorotan kali ini muncul setelah beredarnya sebuah infografis di media sosial yang memuat nama-nama tokoh yang disebut memiliki kedekatan dengan tim kampanye, relawan, maupun pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 dan kini menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan pelat merah.
Infografis tersebut ramai beredar di platform X, Threads, TikTok, hingga Instagram dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Sejumlah warganet mempertanyakan latar belakang para pejabat baru tersebut serta mengaitkannya dengan peran mereka selama kontestasi politik nasional berlangsung.
Berdasarkan penelusuran, sebagian besar nama yang tercantum memang telah diumumkan secara resmi melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun keputusan pemegang saham pada masing-masing BUMN.
Namun demikian, penyebutan mereka sebagai bagian dari “tim kampanye” atau “pendukung” berasal dari narasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial, bukan merupakan pernyataan resmi pemerintah.
Nama-Nama yang Menempati Posisi Strategis di Sektor Energi dan Pertambangan
Beberapa nama yang menjadi perhatian publik berasal dari sektor energi dan pertambangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Simon Aloysius Mantiri saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pertamina (Persero).
Posisi Komisaris Utama perusahaan tersebut ditempati oleh Moch Iriawan, sementara jabatan Wakil Komisaris Utama diisi oleh Todotua Pasaribu.
Selain itu, Condro Kirono dipercaya sebagai Komisaris Independen, sedangkan Nanik S. Deyang dan Hasan Nasbi turut masuk dalam jajaran komisaris perusahaan energi nasional tersebut.
Di sektor pertambangan, Maroef Sjamsoeddin menjabat Direktur Utama di MIND ID, sementara posisi Komisaris Utama ditempati oleh Fuad Bawazier.
Adapun posisi Komisaris Independen di perusahaan holding industri pertambangan tersebut diisi oleh Grace Natalie dan Nugroho Widyotomo, sedangkan Muhammad Fadil Imran menjabat sebagai komisaris.
Sejumlah Nama Mengisi Posisi di BUMN Manufaktur dan Infrastruktur
Di sektor industri dan manufaktur, Adityo Haryo Bimo ditunjuk sebagai komisaris di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Sementara itu, Mufli Budi Ananda dipercaya mengisi posisi Komisaris di PT Krakatau Posco.
Nama lain yang juga ramai diperbincangkan adalah Sis Aqila Rahmani yang menjabat Komisaris Independen di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Tokoh Publik dan Figur Politik Masuk Jajaran Komisaris BUMN
Sejumlah figur publik dan tokoh politik juga masuk dalam daftar yang beredar di media sosial.
Riefian Fajarsyah dipercaya menjabat Direktur Utama di PT Produksi Film Negara (PFN).
Kemudian, Ade Armando menempati posisi komisaris di PT PLN (Persero).
Musisi sekaligus komposer Yovie Widianto menjabat komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).
Sementara itu, Tsamara Amany dipercaya sebagai komisaris di PT Perkebunan Nusantara II.
Nama lainnya adalah Giring Ganesha yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus Komisaris Independen di GMF AeroAsia.
Di sektor layanan publik, aktor Fauzi Baadila dipercaya menjadi komisaris di PT Pos Indonesia (Persero).
Sementara itu, Fahri Hamzah mengisi posisi komisaris pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Penunjukan Dilakukan Melalui Mekanisme Resmi
Seluruh nama yang ramai diperbincangkan tersebut pada dasarnya telah ditetapkan melalui mekanisme resmi perusahaan, baik melalui RUPS maupun keputusan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing BUMN.
Perdebatan yang berkembang di media sosial lebih banyak berkaitan dengan keterlibatan sejumlah figur tersebut dalam dinamika politik menjelang Pemilu Presiden 2024. Meski demikian, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa penunjukan tersebut dilakukan karena faktor keterlibatan dalam tim kampanye atau dukungan politik tertentu.
Daftar nama yang beredar di ruang publik tersebut pun terus menjadi bahan diskusi masyarakat seiring dengan perhatian terhadap tata kelola BUMN dan proses pengisian jabatan strategis di perusahaan milik negara. (anp)
