bernasnews – Keinginan memperbaiki taraf hidup terus mendorong warga Gunungkidul mengadu nasib ke luar negeri. Hingga Mei 2026, sebanyak 108 warga tercatat berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi.
Di balik tingginya minat tersebut, pemerintah daerah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja instan yang berpotensi menyeret calon pekerja ke dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Kabupaten Gunungkidul, Emy Nur Aini, mengatakan antusiasme masyarakat bekerja di luar negeri masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Data Disdagnaker mencatat, sejak Januari hingga Mei 2026 terdapat 108 warga Gunungkidul yang telah terverifikasi mengurus dokumen dan berangkat secara resmi ke berbagai negara tujuan.
Angka itu menunjukkan tren yang belum surut. Pada 2025 lalu, sebanyak 155 warga Gunungkidul juga tercatat berangkat menjadi pekerja migran untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
“Antusiasmenya masih tinggi beberapa tahun terakhir ini. Mereka usia muda ada yang kelahiran 1980-an, 1990-an ke atas hingga pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah,” kata Emy Nur Aini, Kamis, 11 Juni 2026.
Mimpi Mengubah Nasib
Bagi banyak warga, bekerja di luar negeri bukan sekadar mencari pekerjaan. Ada mimpi yang dibawa.
Membangun rumah, menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, membantu orang tua, melunasi utang, hingga memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Perbedaan penghasilan yang cukup besar dibandingkan bekerja di daerah sendiri menjadi magnet utama.
Di tengah terbatasnya lapangan kerja lokal, peluang bekerja di luar negeri dinilai mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan.
Ancaman TPPO di Balik Tawaran Menggiurkan
Namun tingginya minat tersebut juga diikuti ancaman yang tak bisa diabaikan. Tawaran kerja dari pihak yang tidak jelas masih kerap beredar, terutama melalui jaringan pertemanan, media sosial, hingga komunikasi pribadi.
Masyarakat yang ingin berangkat cepat sering kali menjadi sasaran empuk. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik perdagangan orang.
“Kami meminta dengan sangat agar warga Gunungkidul berhati-hati. Jangan sampai tergiur tawaran dan tidak melakukan kroscek terhadap perusahaan yang dituju, sementara dokumen keberangkatannya ternyata tidak resmi. Itu sangat berbahaya dan bisa mengarah ke TPPO,” tegas Emy.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan edukasi terkait prosedur resmi bekerja di luar negeri. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya jalur legal sebelum memutuskan berangkat.
Verifikasi Melalui Siskop2MI
Disdagnaker juga membuka layanan verifikasi bagi calon PMI. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengecek legalitas perusahaan maupun agen penyalur tenaga kerja.
Emy menegaskan koordinasi dengan Disdagnaker menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.
“Koordinasi dengan Disdagnaker itu penting. Kami memiliki sistem untuk mengecek perusahaan yang akan dituju itu resmi atau tidak. Data diri juga harus terverifikasi untuk memastikan keamanannya. Masyarakat bisa mengunjungi layanan di MPP untuk verifikasi melalui Siskop2MI,” jelasnya.
Siskop2MI menjadi salah satu benteng perlindungan agar calon PMI tidak terjebak pada penyaluran tenaga kerja ilegal.
Masih Ada yang Berangkat Ilegal
Meski sosialisasi terus dilakukan, pemerintah mengakui masih ada warga yang memilih jalur tidak resmi. Mereka berangkat tanpa dokumen ketenagakerjaan lengkap dan akhirnya berstatus sebagai pekerja migran ilegal.
Situasi tersebut membuat perlindungan pemerintah menjadi terbatas. Pekerja juga lebih rentan mengalami eksploitasi, pelanggaran hak kerja, hingga kekerasan.
Disdagnaker mencatat sedikitnya dua warga asal Gunungkidul dipulangkan dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang sah.
Kasus itu diyakini hanya sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Jumlah yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil saja. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak yang ilegal, tetapi kami tidak bisa memantau. Kami biasanya mengetahui ketika mereka sudah dipulangkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya pekerja migran yang berangkat di luar pengawasan pemerintah.
Malaysia hingga Jepang Jadi Favorit
Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Gunungkidul. Peluang kerja banyak tersedia di sektor manufaktur dan industri elektronik.
Selain jaraknya relatif dekat, negara tersebut menawarkan upah minimum sekitar 1.700 ringgit per bulan. Turki juga mulai diminati dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak warga bekerja di sektor perhotelan dengan kisaran gaji antara 550 hingga 570 dolar Amerika Serikat per bulan.
Sementara Jepang dan Hong Kong tetap menjadi tujuan favorit, terutama untuk sektor pelayanan dan perawatan lansia yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Raih Mimpi dengan Cara yang Benar
Tingginya minat masyarakat Gunungkidul menjadi PMI menunjukkan besarnya semangat untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Namun peluang tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan.
Verifikasi dokumen, memastikan legalitas perusahaan, dan berkonsultasi dengan pemerintah menjadi langkah penting sebelum berangkat.
Sebab satu keputusan yang diambil tanpa kehati-hatian dapat berujung pada risiko eksploitasi, perdagangan orang, hingga hilangnya perlindungan hukum di negeri orang.
Hingga kini, pesan pemerintah kepada calon PMI tetap sama: raih mimpi melalui jalur resmi, pastikan seluruh dokumen lengkap, dan jadikan keselamatan sebagai prioritas utama sebelum meninggalkan tanah kelahiran.
