bernasnews— Industri perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi tekanan berat sepanjang libur Lebaran 2026. Para pelaku usaha yang sebelumnya menargetkan lonjakan okupansi justru menerima kenyataan pahit.
Tingkat hunian kamar merosot dan gagal memenuhi ekspektasi. Momentum puncak yang seharusnya menjadi ladang keuntungan berubah menjadi periode penuh kekhawatiran.
Situasi ini tidak hanya mengguncang optimisme pelaku industri, tetapi juga memunculkan ancaman kerugian besar yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemulihan sektor pariwisata di Yogyakarta belum sepenuhnya stabil.
Okupansi Hotel di DIY Turun Drastis
Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel selama periode 16 hingga 25 Maret 2026 hanya berkisar antara 40 hingga 65 persen.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut turun sekitar 10 persen dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Puncak okupansi hanya terjadi pada 20 hingga 23 Maret 2026 dengan angka sekitar 75 persen, jauh di bawah harapan industri.
Padahal sebelumnya, PHRI DIY menetapkan target ambisius dengan tingkat hunian minimal 85 persen selama musim libur Lebaran. Realisasi yang jauh dari target ini langsung memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku usaha.
Wakil Ketua Bidang Promosi dan Event PHRI DIY, Habibi, menilai selisih antara target dan realisasi okupansi sebagai sinyal bahaya serius bagi industri. Ia menjelaskan bahwa gap sebesar 20 persen pada momen puncak berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan dalam jumlah besar.
“Dengan selisih tersebut, industri perhotelan di DIY berpotensi kehilangan ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tekanan tersebut berdampak langsung pada arus kas hotel, memperberat beban biaya operasional tetap, dan meningkatkan risiko kerugian saat memasuki musim sepi.
Habibi mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang memicu anjloknya okupansi. Ia menyoroti penurunan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Selain itu, ia mencatat bahwa kekhawatiran wisatawan terhadap kemacetan parah di Yogyakarta turut memengaruhi keputusan perjalanan. Narasi tentang potensi lonjakan hingga jutaan wisatawan justru menimbulkan efek psikologis yang negatif.
Di sisi lain, maraknya akomodasi ilegal memperparah kondisi pasar. Penginapan tanpa izin menawarkan harga jauh lebih murah tanpa menanggung pajak maupun standar operasional yang sama dengan hotel resmi.
Habibi menegaskan bahwa praktik tersebut menciptakan persaingan tidak sehat dan berpotensi menurunkan kualitas pariwisata sekaligus menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi Diskon Gagal Dongkrak Okupansi
Para pelaku usaha hotel sebenarnya telah menjalankan berbagai strategi untuk menarik wisatawan. Mereka menawarkan paket bundling, diskon kamar, hingga promo hiburan selama libur Lebaran. Namun, upaya tersebut belum mampu meningkatkan okupansi secara signifikan.
Habibi menilai bahwa pendekatan berbasis diskon tidak lagi efektif dalam kondisi saat ini. Ia mendorong industri untuk beralih ke strategi yang lebih fundamental, seperti efisiensi operasional, reposisi target pasar, serta pengembangan pengalaman menginap yang lebih bernilai.
“Industri tidak bisa lagi hanya menjual kamar. Mereka harus menjual pengalaman,” tegasnya.
Fenomena menarik muncul dari sisi promosi pariwisata. Publikasi masif mengenai potensi kedatangan hingga 8,2 juta wisatawan justru memicu kekhawatiran di kalangan calon pelancong.
Alih-alih menarik minat, narasi tersebut menciptakan persepsi tentang kemacetan ekstrem, kepadatan destinasi, dan ketidaknyamanan selama liburan. Akibatnya, banyak wisatawan memilih menunda perjalanan atau mengalihkan destinasi ke daerah lain yang lebih tenang.
PHRI DIY mendorong perubahan pendekatan dalam strategi promosi pariwisata. Mereka meminta agar pemerintah dan pelaku industri mengalihkan fokus dari kuantitas kunjungan menjadi kualitas pengalaman wisata.
Promosi juga perlu tersegmentasi dengan mengarahkan wisatawan ke destinasi alternatif agar tidak terjadi penumpukan di titik-titik utama. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan sekaligus menciptakan distribusi kunjungan yang lebih merata.
Situasi ini menempatkan industri perhotelan di Yogyakarta dalam posisi yang krusial. Pelaku usaha harus menghadapi tekanan ekonomi, perubahan perilaku wisatawan, serta persaingan yang semakin kompleks.
Jika tidak ada langkah strategis dan intervensi kebijakan yang tegas, terutama dalam penertiban akomodasi ilegal, tekanan terhadap industri berpotensi semakin dalam, terutama saat memasuki musim sepi. (ef linangkung)
