bernasnews– Wacana pemerintah untuk menerapkan pembelajaran daring pasca libur Lebaran April 2026 memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, secara tegas mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai korban dari kebijakan di luar bidangnya, khususnya terkait isu energi.
Gus Hilmy, sapaan akrabnya, langsung menyuarakan sikap kritis terhadap rencana tersebut. Ia menilai pemerintah perlu menyusun kebijakan secara lebih matang dan berbasis kebutuhan utama pendidikan, bukan sekadar respons terhadap persoalan energi yang.
Menurutnya, jika pemerintah menghadapi persoalan energi, solusi harus mengarah pada sektor yang relevan, bukan justru mengalihkan beban ke dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran nasional.
“Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan. Pemerintah harus memperkuat langkah strategis di sektor lain tanpa mengganggu proses belajar,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/03/2026).
Wacana Sekolah Daring April 2026 dan Penghematan Energi
Gus Hilmy secara aktif menawarkan berbagai alternatif konkret yang dinilai lebih tepat sasaran dalam mengatasi persoalan energi. Ia menyebut pemerintah dapat melakukan pembatasan penggunaan BBM pada kendaraan pribadi, memperkuat kampanye transportasi umum, hingga mendorong gerakan hemat listrik di tingkat rumah tangga.
Ia juga menilai sektor-sektor tersebut memiliki konsumsi energi yang jauh lebih besar dibandingkan aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah fokus pada kebijakan yang benar-benar berdampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional.
Tak hanya menyoroti kebijakan domestik, Gus Hilmy juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis di panggung internasional. Ia menilai Indonesia memiliki posisi penting untuk memainkan peran diplomasi, khususnya dalam merespons dinamika geopolitik global yang memengaruhi jalur energi.
Ia menyinggung konflik di kawasan Timur Tengah yang turut berdampak pada stabilitas energi dunia. Dalam konteks ini, ia mendorong pemerintah untuk aktif membangun dialog dengan negara-negara Islam, termasuk memahami posisi Iran dalam mempertahankan kedaulatannya.
Menurutnya, Indonesia dapat berperan sebagai jembatan dialog internasional, bukan sekadar menjadi pihak yang menyesuaikan kebijakan dalam negeri akibat tekanan global.
Dalam pernyataannya, Gus Hilmy juga mengkritik keras minimnya transparansi data yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka mengenai kontribusi aktivitas sekolah terhadap konsumsi energi nasional.
Ia menilai kebijakan tanpa basis data yang jelas berisiko tidak tepat sasaran dan sulit dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk membuka data kepada publik agar kebijakan dapat diuji secara objektif.
Belajar dari Kegagalan Masa Pandemi
Gus Hilmy mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Ia menilai pengalaman tersebut justru menunjukkan berbagai persoalan serius yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini.
Ia menyebut kesenjangan akses internet masih tinggi, terutama di wilayah desa dan kawasan tertinggal. Selain itu, tidak semua guru memiliki kesiapan dalam merancang pembelajaran digital yang efektif.
Menurutnya, jika kondisi dasar tersebut belum berubah, maka penerapan kembali sistem daring berpotensi mengulang kegagalan yang sama.
Lebih jauh, Gus Hilmy juga menyoroti lemahnya sistem evaluasi dalam pembelajaran daring. Ia menilai proses penilaian selama pembelajaran jarak jauh sering kali tidak mencerminkan kemampuan riil siswa.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat menciptakan ilusi capaian belajar yang berbahaya dalam jangka panjang. Jika dibiarkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa terdampak secara signifikan.
Selain berdampak pada siswa dan guru, kebijakan ini juga akan menambah beban bagi orang tua. Gus Hilmy menjelaskan bahwa banyak orang tua di Indonesia harus bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah.
Dalam satu keluarga, sering kali terdapat lebih dari satu anak usia sekolah yang membutuhkan pendampingan secara bersamaan. Kondisi ini, menurutnya, akan semakin membebani keluarga, khususnya para ibu.
Soroti Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
Gus Hilmy juga mempertanyakan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika pembelajaran secara daring. Ia menilai sistem distribusi makanan untuk jutaan siswa akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Ia menambahkan bahwa jika siswa mengambil makanan ke sekolah, pengalaman sebelumnya menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program sekaligus berisiko terhadap pemborosan anggaran.
Sebagai solusi, Gus Hilmy mengusulkan agar pemerintah menunda kebijakan tersebut atau setidaknya tidak menerapkannya secara serentak di seluruh Indonesia. Ia mendorong pendekatan berbasis kesiapan daerah dan capaian kualitas pendidikan.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba terbatas di wilayah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, seperti di wilayah Pulau Jawa termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, perbedaan kondisi antara desa dan kota masih sangat besar sehingga kebijakan nasional yang seragam berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan.
“Jangan terburu-buru mengambil kebijakan berisiko tanpa kajian terbuka. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Dengan berbagai kritik dan usulan tersebut, wacana sekolah daring pasca Lebaran 2026 kini menjadi perdebatan serius yang menuntut kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan. (ef linangkung)
