bernasnews — Upaya penanganan stunting di Kota Yogyakarta menunjukkan hasil yang baik, angka stunting berada di kisaran 14,8 persen. Setelah dilakukan berbagai intervensi, termasuk dukungan Dana Keistimewaan, angka tersebut berhasil ditekan hingga 8,76 persen di bulan Januari 2026.
Demikian dikemukakan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam kegiatan Monitoring Kinerja Penanggungjawab Kampung yang digelar di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, pada Selasa (10/3/ 2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 169 penanggung jawab setiap kampung, 45 orang tim satu kampung satu bidan kelurahan, kepala puskesmas, serta tim pendamping dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Menurut Hasto Wardoyo, para bidan dan tenaga kesehatan di tingkat kampung memiliki peran penting karena mereka menjadi ujung tombak yang memahami kondisi kesehatan masyarakat secara langsung di lapangan.
“Ya sudah saya rencanakan saya mengumpulkan bidan-bidan yang ada di lapangan karena mereka ini tugasnya kan tidak ringan ya. Jadi harus menguasai masalah di lapangan, kemudian juga menguasai masalah-masalah penting seperti stunting,” kata Hasto, dikutip dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta.
“Stunting kita memang turun dan baik. Dari awal saya di sini stunting-nya 14,8 persen, kemudian kita petakan betul dan kita mintakan dana istimewa untuk mengatasi stunting. Alhamdulillah sekarang menjadi 8,76 persen,” lanjutnya.
Hasto juga menegaskan upaya penanganan stunting akan terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih detail dan berbasis data. Jika sebelumnya intervensi dilakukan melalui alokasi anggaran yang kemudian dievaluasi, kini pihaknya mulai melakukan pengawalan kasus secara lebih rinci dengan sistem by name by address.
“Sekarang ini kita lebih maju lagi, lebih detail lagi. Jadi stunting itu harus betul-betul terkawal by name,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga mulai menyiapkan program baru untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya lansia. Salah satunya melalui konsep hospital at home atau layanan kesehatan dengan kunjungan langsung ke rumah.
Menurut Hasto, program ini disiapkan agar lansia yang tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan tetap mendapatkan pelayanan medis.
“Nanti kita akan menerapkan program namanya hospital at home. Jadi lansia nanti harus kita kunjungi. Ini semacam hospital without wall, pelayanan kesehatan yang datang langsung ke rumah,” ujar orang nomor satu di Pemkot Yogyakarta.
Pihaknya menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 949 lansia di Kota Yogyakarta yang memerlukan kunjungan karena berbagai kondisi, seperti keterbatasan mobilitas atau gangguan kesehatan sehingga tidak dapat datang ke puskesmas.
Jumlah tersebut akan ditangani oleh 169 tenaga kesehatan kampung yang ditugaskan melakukan kunjungan secara rutin.
“949 lansia ini mereka yang sudah kita kelompokkan yang memang perlu dikunjungi karena mungkin tidak bisa ke puskesmas, mungkin lumpuh atau ada gangguan lain. Maka kami titip kepada 169 tenaga kesehatan kampung untuk memvisiting mereka,” harap Hasto.
Dengan pembagian tersebut, setiap tenaga kesehatan rata-rata akan menangani sekitar enam lansia yang membutuhkan kunjungan. Lebih jauh, Hasto menekankan bahwa konsep Satu Kampung Satu Tenaga Kesehatan bertujuan agar setiap petugas benar-benar memahami kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tanggung jawabnya.
“Harapan saya satu petugas satu kampung itu dia tahu siapa saja yang stunting, siapa saja yang hamil, siapa saja yang lansia, siapa yang gangguan jiwa, siapa yang TBC. Kalau kampungnya kecil, mestinya dikuasai betul,” ujarnya.
Ia bahkan meminta para tenaga kesehatan dapat menghafal data kesehatan di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau satu kampung lansianya cuma sembilan, kira-kira hafal tidak dengan hanya sembilan lansia? Kalau menguasai pasti paham. Oleh karena itu saya titip tugas ini dikerjakan dengan detail dan betul-betul dikuasai,” tegasnya.
Ke depan, selain stunting dan lansia, tenaga kesehatan kampung juga akan dilibatkan dalam pengawasan kasus tuberkulosis (TB) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Program tersebut akan dijalankan secara bertahap agar para petugas dapat beradaptasi dengan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi.
“Makanya saya membebani mereka ini hanya empat saja: stunting, lansia, TB, dan gangguan jiwa. Ini kita latih bertahap, dari waktu ke waktu kita latih,” tandas Wali Kota Yogyakarta.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, bahwa program ini masih terus dalam tahap penguatan, sehingga para tenaga kesehatan di lapangan juga masih memerlukan proses pembelajaran.
“Memang masih perlu pembelajaran bagi mereka, karena juga masih baru. Sehingga kita terus melakukan pendampingan agar pelaksanaannya semakin optimal,” katanya.
Emma menambahkan, penanganan persoalan kesehatan masyarakat, termasuk stunting, tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, lintas organisasi perangkat daerah, maupun masyarakat.
“Masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan sendiri. Perlu peran lintas sektoral dan juga masyarakat, sehingga semuanya harus bekerja sama,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data hingga Januari 2026, angka stunting di Kota Yogyakarta tercatat 8,76 persen. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga sekitar 5 persen.
Menurut Emma, intervensi stunting itu ada dua, yaitu spesifik dan sensitif. Yang spesifik itu dari kesehatan hanya sekitar 30 persen. Sementara 70 persen lainnya merupakan intervensi sensitif yang dikerjakan oleh berbagai sektor, seperti pemberdayaan masyarakat, pertanian, pendidikan, dan lainnya.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai sektor agar hasilnya lebih optimal. Kalau hanya dari dinas kesehatan saja, tidak mungkin selesai. Harus dikeroyok bersama oleh semua pihak,” pungkas Emma. (*/ ted)
