bernasnews — Di tahun 2026 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman akan melaksanakan beberapa program, diantaranya mulai tanggal 2 Januari 2026 sudah bisa melakukan transaksi pembayaran baik itu pembayaran PBB, hibah, waris, balik nama dengan transaksi secara langsung untuk pembayarannya.
Sementara untuk yang terkena jalan tol BKAD hanya untuk pembayaran PBB-nya saja. Demikian disampaikan oleh Kepala BKAD Kabupaten Sleman Abu Bakar, S.Sos., M.Si kepada bernasnews, di ruang kerjanya pada Rabu (14/1/2026).
Selanjutnya Abu juga mengemukakan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sleman sudah diserahkan kepada BPK, pada 12 Januari 2026 lalu yang merupakan laporan non audit. Menurutnya, Sleman menjadi pionir dari Kabupaten/ Kota di DIY lantaran Sleman yang menyerahkan LKPD yang pertama.
Hal tersebut dilaksanakan agar proses transparasi, akunbilitas dan lainnya terkait progam – progam di Kabupaten Sleman, apabila lebih awal pelaksananya agar segera bisa diaudit, dievaluasi oleh BPK. Jika ada perbaikan – perbaikannya segera bisa diperbaiki termasuk bila ada temuan – temuan di BPK.
“Sehingga kita bisa segera disosialisasikan dengan mengundang OPD – OPD yang ada catatannya dari BPK secara langsung, tidak menunggu bulan – bulan berikutnya sehingga bisa melaksanakan program di tahun 2026,” terang Abu.
Pihaknya juga menyampaikan, bahwa program penghapusan denda PBB di bawah Rp 100 juta mulai bulan Januari hingga 30 Juni 2026. Diharapkan program ini merupakan program yang bisa membantu masyarakat menengah ke bawah dalam hal pembayaran PBB, yang telat di tahun sebelumnya atau dihapus dendanya di 6 bulan tersebut.
“Denda tersebut bisa digunakan untuk membantu kegiatan perekonomian lainnya. Untuk program penghapusan denda di tahun 2025 lalu baik dari masyarakat atau pun usaha di bulan September – November alhamdulillah masuk kurang lebih Rp 2 milyard,” ungkap Abu.
Tahun 2026 ini rencana pembangunan pengembangan RSUD Sleman dengan membangun Smart Hospital akan menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp 45 Milyard, yang akan pinjam dari Bank BPD DIY dan akan dibayarkan selama 3 tahun.
Ia pun berharap untuk ke depan para pelaksanaan pemerintahan dari masing-masing OPD bisa tertib administrasi, sesuai jadwal laporannya, transparansi, tepat waktu dalam jadwal dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya.
“Disiplin waktu sehingga tidak ada index korupsi yang seperti di tahun 2025 lalu, masih ada catatan kecil dari pelaksana pemerintahan,” harapn Abu.
Menurut Mentri Keuangan RI dan dari Bank Sentral perekonomian di Indonesia naik, hal itu bisa dilihat dari libur Nataru , yang banyak berimbas ke masyarakat ada kenaikan secara signifikan. Bila melihat hal tersebut daya beli masyarakat terutama di bulan Desember dan Januari memang naik secara signifikan.
“Meskipun demikian, harapannya sepanjang tahun 2026 ini tetap terus naik, minimal tidak turun terutama bagi masyarakat di Sleman,” ujar Abu.
Sementara sektor pariwisata, khususnya di Kaliurang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menyelenggarakan berbagai atraksi kesenian agar masyarakat dan pengunjung tidak bosan dengan di-back up dari BKAD, termasuk Gamplong, serta penyelenggaraan Temple Run.
“Adapun Breksi dan Banyu Nibo di tahun 2026 – 2027 direncanakan akan ada kereta gantung, dengan view candi dan bukit yang akan dikelola oleh swasta,” tutup Abu Bakar. (nun)
