bernasnews – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyalurkan bantuan biaya hidup (living cost) selama enam bulan kepada 1.296 mahasiswa terdampak bencana alam yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan keberlangsungan studi mahasiswa yang terdampak krisis ekonomi akibat bencana di daerah asal.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 30 perwakilan mahasiswa. Penyerahan berlangsung di Bangsal Kepatihan, Senin (22/12/2025), sebagai tanda dimulainya distribusi bantuan kepada seluruh penerima.
Pemda DIY menyusun skema bantuan ini sebagai respons atas terhentinya dukungan ekonomi keluarga mahasiswa akibat bencana alam. Pemerintah daerah menanggung biaya hidup mahasiswa selama enam bulan agar proses pendidikan tidak terputus.
Program bantuan tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY serta dua yayasan mitra, yaitu YPM dan YPACC. Ketiga lembaga tersebut terlibat dalam pembiayaan dan pendampingan mahasiswa penerima manfaat.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari tradisi kemanusiaan yang telah lama dijalankan Yogyakarta. Ia mengingatkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah menerapkan kebijakan serupa pada masa lalu.
Menurut Sri Sultan, saat peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terjadi di Sumatera Barat, banyak mahasiswa asal Sumatera di Yogyakarta kehilangan akses kiriman dana dari keluarga. Pemerintah Daerah DIY saat itu menanggung biaya hidup mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan.
Sri Sultan juga menyebut bahwa Pemda DIY pernah memberikan bantuan serupa kepada mahasiswa asal Papua dan daerah lain yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa Yogyakarta selalu membuka ruang kemanusiaan bagi mahasiswa dari berbagai daerah.
Berdasarkan data validasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY hingga 19 Desember 2025, sebanyak 1.296 mahasiswa dari 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Setiap mahasiswa menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan.
Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi dan masyarakat yang terlibat dalam upaya penanganan dampak bencana terhadap mahasiswa. Ia menilai sinergi antar pihak penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dan kondisi psikologis mahasiswa.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyatakan bahwa Pemda DIY tidak hanya menyalurkan bantuan tunai. Pemerintah juga mendorong relaksasi biaya kuliah, penyediaan dukungan logistik asrama, serta koordinasi intensif dengan perguruan tinggi.
Ni Made menjelaskan bahwa 52 perguruan tinggi di DIY berperan aktif dalam proses validasi data mahasiswa. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memenuhi persyaratan administrasi penyaluran melalui Bank BPD DIY.
Ia menyebutkan bahwa Pemda DIY harus menyesuaikan data Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening perbankan. Tim Pemda DIY bekerja lembur selama dua hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
Selain bantuan tunai, Pemda DIY juga menyalurkan bantuan logistik berupa beras ke asrama Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) asal Sumatera. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan konsumsi harian mahasiswa terdampak.
Perguruan tinggi di DIY juga menyepakati kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa kategori terdampak berat memperoleh pembebasan UKT, kategori terdampak sedang mendapat potongan 50 persen, dan kategori terdampak ringan mendapat potongan 25 persen.
Salah satu penerima bantuan, Azmi, mahasiswa Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta asal Aceh Tamiang, menceritakan dampak banjir besar yang merendam rumah keluarganya hingga atap. Peristiwa tersebut menyebabkan keluarganya kehilangan sumber penghasilan.
Azmi menyebut bahwa selama berada di Yogyakarta, ia bertahan dengan sisa tabungan dan bantuan makan dari kampus. Terhentinya kiriman dana dari orang tua membuatnya mengalami kesulitan selama menjalani studi.
Ia menilai bantuan biaya hidup dari Pemda DIY menjadi penopang utama agar dapat melanjutkan pendidikan. Meski memiliki keinginan untuk pulang membantu keluarga, kondisi ekonomi yang belum stabil membuatnya tetap bertahan di Yogyakarta.
Melalui penyaluran bantuan ini, Pemda DIY menegaskan peran Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang menjunjung nilai kemanusiaan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat bergerak bersama menjaga keberlanjutan pendidikan mahasiswa terdampak bencana. (Eln)
