bernasnews – Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) bersama Danantara tengah menyusun skema bisnis baru bioskop nasional yang berfokus pada pengembangan di tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini menjadi strategi terbaru pemerintah untuk menghidupkan kembali industri film daerah sekaligus memperkuat konektivitas distribusi film nasional.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa Presiden telah meminta Kemenparekraf dan Danantara untuk merumuskan skema bisnis yang menarik dan berkelanjutan bagi pertumbuhan bioskop di daerah.
Dalam momentum penyusunan skema bioskop ini, Menteri Ekraf menyoroti gelaran Jaff Market yang kini memasuki tahun ke-2. Menurutnya, platform tersebut sangat membantu ekosistem film nasional, baik film, animasi, maupun series.
“Kementerian Ekonomi Kreatif tentu ingin sekali mendukung agar IP event seperti ini, begitu juga dengan ekosistemnya bisa semakin besar,” ujarnya saat ditemui di sela event Jaff Market di JEC, Sabtu (29/11/2025).
Ia menambahkan bahwa industri film Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan meski menghadapi sejumlah tantangan. Kolaborasi Kemenparekraf bersama komunitas serta pelaku industri terus dilakukan untuk mencari solusi-solusi terbaik.
Aktivasi IP dan Pertumbuhan Industri Kreatif
Pada penyelenggaraan Jaff Market tahun ini, Ekraf mengaktifkan tiga Intellectual Properti (IP) content market bersama AINAKI untuk animasi dan Wahana Kreator dalam bentuk kolaborasi strategis. Menteri menegaskan bahwa penguatan IP menjadi salah satu kunci agar industri semakin besar dan berkelanjutan di masa depan.
Selain penguatan IP, penciptaan lapangan kerja kreatif juga menjadi fokus utama. Dalam program Asta Cita Presiden Prabowo, industri kreatif menjadi salah satu motor pembuka lapangan kerja berkualitas. Menurut data BPS, jumlah tenaga kerja sektor Ekraf telah melampaui target 2025 dari target 25,5 juta menjadi 27,4 juta pada Oktober lalu atau 1,9 juta di atas target.
Skema Bisnis Bioskop: Peluang Ekonomi dan Tantangan
Teuku Riefky mengungkapkan bahwa Danantara kini ditugaskan untuk merancang skema bisnis yang mampu mendorong pertumbuhan bioskop di kabupaten/kota. Meski konsepnya masih dalam tahap penyusunan dan membutuhkan waktu, ia memastikan bahwa pembahasan akan melibatkan ekosistem industri sebagai pemilik kepentingan utama.
Menteri melihat peluang ekonomi bioskop daerah sangat besar, namun hal itu tetap membutuhkan keberpihakan pemerintah, baik melalui insentif, kemudahan perizinan, maupun dukungan lainnya. Keterlibatan pemerintah daerah juga sangat mungkin dilakukan, tetapi saat ini fokus diserahkan terlebih dahulu kepada Kemenparekraf dan Danantara untuk menyempurnakan skema bisnis.
Penguatan Skill Penulis dan Kreator untuk Akses Investasi
Selain distribusi film melalui bioskop, Kemenparekraf juga menaruh perhatian pada kemampuan kreator dalam memonetisasi karya. Menteri berharap para penulis, sutradara, dan kreator yang terlibat dalam program SIN memiliki skill tambahan untuk mempresentasikan karya mereka kepada investor, produser, televisi, maupun rumah produksi.
“Hasil karya kreatif tidak berhenti pada karyanya, tetapi bagaimana menjualnya, menyampaikan, dan mempresentasikannya,” jelas Riefky.
Kompetensi bisnis kreator disebut menjadi kunci untuk meningkatkan peluang komersialisasi karya dan membuka kolaborasi lintas sektor.
Harapan untuk Ekosistem Film Nasional
Dengan aktivasi IP, dukungan terhadap festival dan pasar konten, serta penyusunan skema bisnis bioskop berbasis daerah, Kemenparekraf optimis industri film nasional akan terus berkembang.
Pemerintah berharap langkah ini mampu memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis talenta di kabupaten/kota.
