bernasnews – Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan langkah efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah terjadi penurunan signifikan pada sisi pendapatan. Keputusan ini akan berdampak pada berbagai pos pengeluaran yang dianggap tidak masuk skala prioritas.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan bahwa kondisi APBD tahun depan menghadapi tekanan serius akibat turunnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Memang 2026 APBD kita menurun karena memang adanya penurunan TKD, transfer ke daerah dari pusat yaitu berjumlah Rp 156 miliar,” ujarnya.
Prioritas Diperketat, Anggaran Seremonial Hingga Perjalanan Dinas Dipangkas
Bupati menegaskan bahwa dengan penurunan pendapatan daerah, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan lain selain memperketat prioritas belanja.
“Ya tentu saja dengan penurunan ini kita harus menyesuaikan program-program kegiatan mana yang prioritas itulah yang kita biayai, mana yang belum prioritas bisa kita tunda, yang sama sekali tidak prioritas kita coret,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah pos pengeluaran yang masuk kategori tidak prioritas dan akan dihapus.
“Nah termasuk tidak prioritas itu misalnya perjalanan dinas, kunjungan kerja, alat tulis kantor, makan minum, kemudian listrik bisa diminimalisir, jadi kita harus melakukan upaya efisiensi besar-besaran,” terang Halim.
Pemkab Bantul ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Semuanya harus kita fokuskan pada kegiatan yang benar-benar menghasilkan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Bupati mengakui tidak mengingat angka penurunan secara detail, namun memastikan besaran APBD 2026 lebih rendah dibanding 2025.
“Persisnya nanti angkanya berapa saya tidak ingat persis, tapi jelas turun dibanding tahun 2025 ini,” katanya.
Efisiensi juga dilakukan pada anggaran legislatif. DPRD Bantul dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat menghapus tunjangan pengadaan seragam serta tunjangan perumahan bagi anggota dewan dalam APBD 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmen pengendalian belanja di tengah defisit.
Rencana pengadaan seragam bagi anggota DPRD senilai lebih dari Rp439 juta resmi ditiadakan. Selain seragam, rencana kenaikan tunjangan perumahan yang sebelumnya sempat masuk dalam pembahasan juga telah dicoret sepenuhnya. Sejumlah anggaran konsumtif lain seperti makan-minum dan perjalanan dinas bahkan ikut dipangkas.
Perwakilan DPRD menegaskan bahwa keputusan ini bukan reaksi atas isu publik terkait gaya hidup mewah di level legislatif pusat. Upaya efisiensi tersebut disebut sudah tersusun jauh hari sebelum isu itu mencuat.
Defisit Ditekan, Pembangunan Tetap Diupayakan Berjalan
APBD Bantul 2026 yang telah disahkan memuat pendapatan sebesar Rp2,309 triliun dan belanja Rp2,462 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat mencapai Rp152 miliar atau 6,6 persen. Defisit terutama dipicu oleh penurunan pendapatan daerah akibat pemangkasan TKD dari pusat.
Pemkab Bantul menegaskan bahwa program pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada sektor yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang mendukung aktivitas ekonomi.
