bernasnews – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali menghadapi sorotan setelah dua kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) terjadi hampir bersamaan.
Ratusan siswa mengalami gejala keracunan, puluhan harus mendapatkan perawatan, namun hanya satu dapur yang langsung ditutup. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mempertanyakan alasan di balik ketidakmerataan tindakan tersebut.
Laporan keracunan pertama datang dari wilayah Kapanewon Saptosari. Bupati Endah langsung mendatangi lokasi. Dalam kunjungannya, ia menunjukkan sikap tegas dan sempat menegur pengelola dapur. Tidak lama setelah itu, dapur SPPG tersebut langsung dihentikan operasionalnya.
Namun tidak lama berselang, kasus serupa terjadi di Kapanewon Ponjong. Bahkan, jumlah siswa yang terdampak lebih banyak. Meski begitu, dapur yang memasok makanan ke wilayah tersebut masih tetap berjalan. Kondisi inilah yang membuat Bupati merasa ada kejanggalan dalam proses penanganan.
“Saya heran, kenapa SPPG yang saya datangi dan sempat viral marah-marah di sana ternyata langsung ditutup, tetapi dapur satunya yang memicu ratusan siswa keracunan masih beroperasi. Apa karena tidak menjadi berita?” tegasnya, Senin, 3 November 2025 seperti diberitakan tugujogja.id.
Laporan dari Kepala Dinas Sosial dan Ketahanan Pangan, Ismono, menunjukkan skala kejadian di Ponjong cukup besar. Ia menjelaskan bahwa kejadian keracunan terjadi pada hari yang sama dengan kasus di Saptosari.
Dua dapur berbeda menyajikan makanan bagi siswa, namun keputusan penghentian sementara hanya dijatuhkan pada satu dapur.
Data resmi menunjukkan total 667 laporan masuk, dan 547 di antaranya terbukti mengonsumsi makanan dari dapur SPPG. Dari jumlah itu, 121 siswa sakit di hari yang sama.
Sebaran kasus di antaranya berasal dari SMP Ponjong sebanyak 102 siswa, SMA Pembangunan 36 siswa, SMK Ma’arif 6 siswa, SMK Muhammadiyah 5 siswa, SD Sumbergiri 1 siswa, serta SD Bendo 1 siswa yang harus dirawat di rumah sakit.
Sampel makanan telah dikirim untuk diuji, namun hasil baru bisa diketahui sekitar 10 hari ke depan. Pemerintah mengaku belum mengetahui pemicu pasti keracunan tersebut. Meski demikian, Bupati menekankan bahwa perbedaan perlakuan terhadap dua dapur menimbulkan tanda tanya besar.
“Korban cukup banyak, dan dua dapur ini beroperasi di waktu yang sama. Namun hanya satu yang mendapat tindakan penghentian. Ini janggal,” ujar Bupati Endah.
Dalam penjelasannya, Bupati juga menyampaikan bahwa laporan dari kasus di dapur lain sempat tidak muncul ke permukaan, sehingga penanganannya tidak seketat kasus yang sebelumnya viral.
Menurutnya, jika tindakan penghentian hanya dilakukan ketika kasus ramai diberitakan, maka prinsip keadilan terhadap masyarakat tidak terpenuhi.
“Apakah SPPG hanya ditutup jika keracunannya menjadi berita? Kalau begitu, ini tidak adil bagi masyarakat. Dua-duanya harus diperlakukan sama,” tegasnya.
Meski sebagian besar siswa sudah kembali ke rumah dan kondisi dinyatakan membaik, pemerintah daerah tetap mendapat desakan publik untuk memperjelas mekanisme penanganan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati menjelaskan batas kewenangan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keputusan menutup dapur bukan berada di tangan pemerintah kabupaten.
“Kami tidak punya fungsi menutup atau menghentikan operasional SPPG. Surat penghentian harus keluar dari Badan Gizi Nasional, bukan dari kami,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, rapat koordinasi dengan Kepala Forum Pangan Bergizi menghasilkan sejumlah langkah pengawasan. Pemerintah daerah menyepakati evaluasi besar-besaran mulai November.
Rapat rutin akan dilaksanakan dua kali dalam sebulan di tingkat kapanewon. Selain itu, pengawasan juga melibatkan Puskesmas, pendamping wilayah, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Semua menu makanan wajib diunggah setiap hari ke grup koordinasi.
Langkah lain dilakukan dengan pelibatan TNI. Bupati menyebut Dandim dan jajaran turun langsung melakukan inspeksi dapur.
“Pak Dandim setiap pagi ngecek dapur. Fungsinya sama dengan kami. Beliau ingin sistem pemenuhan gizi di Gunungkidul lebih baik,” jelasnya.
Pada akhir pertemuan, Bupati kembali menegaskan pentingnya transparansi dan perlakuan adil terhadap seluruh penyedia makanan di bawah program SPPG. Ia mengingatkan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas tanpa pengecualian.
“Saya tidak ingin masyarakat bertanya-tanya, kenapa yang satu ditutup dan yang satunya berjalan terus. Kita harus adil. Keselamatan siswa lebih penting dari apa pun,” ujarnya.
Kini, masyarakat Gunungkidul menunggu hasil laboratorium dan keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional. Hingga pengumuman itu keluar, satu pertanyaan masih mengisi ruang publik: benarkah sebuah dapur hanya akan ditutup jika kasusnya menjadi berita besar? (Eln)
