bernasnews – Dugaan praktik monopoli distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Pantai Sadeng, Kabupaten Gunungkidul, tengah menjadi sorotan publik.
Kasus ini mencuat setelah muncul indikasi keterlibatan oknum aparat dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) yang diduga ikut bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di wilayah pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Police Watch (JPW), organisasi yang fokus mengawal isu penegakan hukum, menyatakan dukungannya terhadap langkah Polda DIY melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang tengah melakukan penyelidikan.
“Propam Polda DIY sudah turun tangan. Kami mendukung penuh proses ini. Jika terbukti, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu,” ujar Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba dikutip dari kabarjawa.com.
Polda DIY Dalami Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat
Bagi nelayan di Pantai Sadeng, BBM merupakan kebutuhan vital untuk mengoperasikan kapal mereka. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, beredar dugaan bahwa distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya memprioritaskan nelayan kecil justru dikendalikan oleh pihak tertentu.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi harga yang semakin tinggi, tetapi juga menyebabkan kuota BBM tidak sampai ke nelayan yang berhak.
Kabar dugaan keterlibatan oknum Ditpolairud dalam distribusi BBM membuat masyarakat terkejut. Aparat yang seharusnya bertugas menjaga keamanan laut justru diduga memanfaatkan kewenangan untuk keuntungan pribadi.
Saat ini, Propam Polda DIY bergerak cepat menelusuri alur distribusi BBM di kawasan tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta mengumpulkan bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan.
JPW menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga selesai. Organisasi ini menilai, jika benar ada aparat yang menyalahgunakan kewenangannya, maka penegakan hukum yang tegas harus diterapkan.
“Ini soal keadilan bagi nelayan yang sudah lama diperas,” kata Baharuddin Kamba.
JPW Dorong Investigasi di Pesisir Selatan DIY
JPW berharap kasus ini tidak berhenti hanya di Pantai Sadeng. Mereka mendesak Polda DIY untuk memperluas penyelidikan ke wilayah pesisir lain yang juga memiliki aktivitas nelayan yang tinggi.
“Jangan hanya berhenti di Sadeng. Propam Polda DIY harus berani menyisir pantai-pantai lain. Jangan sampai monopoli BBM menjadi penyakit menahun yang merusak kehidupan nelayan,” lanjut Baharuddin.
Bagi nelayan, keterbatasan BBM berarti penghasilan yang semakin tertekan. Harga BBM yang melonjak akibat dugaan monopoli membuat mereka kesulitan melaut. Kondisi ini memperparah beban ekonomi keluarga nelayan yang selama ini hidup di garis kemiskinan.
Di tengah situasi tersebut, publik menaruh harapan besar kepada Polda DIY. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengembalikan keadilan bagi nelayan.
Jika benar ada oknum aparat yang terlibat, langkah tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang jabatan maupun seragam.
Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah pesisir.
Keterbukaan dan pengawasan yang ketat diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. (Eln)
