bernasnews – Ribuan buruh dari Jabodetabek hingga berbagai daerah akan menggelar demo nasional pada 28 Agustus 2025.
Aksi dipusatkan di depan DPR/MPR RI dan Istana Negara, dengan enam tuntutan utama. Simak titik lokasi demo buruh dan potensi rekayasa lalu lintas.
Gelombang massa buruh kembali akan mengisi jalanan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi besar-besaran ini diperkirakan dihadiri sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.
Titik utama demonstrasi berada di depan Gedung DPR/MPR RI serta kawasan Istana Negara, Jakarta.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB. Ribuan massa akan berangkat dari berbagai titik, termasuk Cikarang, Cikupa, Bogor, Depok, Pulo Gadung, dan Sunter, dengan rute berbeda.
Massa dari Cikarang dan Cikupa Balaraja bergerak melalui jalan tol, sementara buruh dari Bogor dan Depok akan melintasi Jalan Raya Bogor.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Lewat unggahan di akun resmi Instagram Partai Buruh, para pekerja mengusung enam poin utama dalam aksi yang diberi tajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Berikut daftar tuntutan mereka:
- Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.
- Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta membentuk satgas khusus PHK.
- Melakukan reformasi pajak perburuhan, di antaranya menaikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), serta menghapus diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
- Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa model Omnibus Law.
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas praktik korupsi.
- Melakukan revisi RUU Pemilu dan mendesain ulang sistem Pemilu 2029.
Aksi Nasional di Berbagai Daerah
Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi serentak juga akan digelar di berbagai provinsi, mulai dari Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, hingga Gorontalo.
Titik aksi biasanya dipusatkan di kantor DPRD provinsi maupun kabupaten/kota serta kantor gubernur dan wali kota.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait apakah Yogyakarta akan menjadi salah satu daerah penyelenggara aksi pada tanggal yang sama. Informasi terbaru masih menyoroti fokus utama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Antisipasi Rekayasa Lalu Lintas
Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi kemacetan.
Rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan diterapkan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jalan Merdeka Selatan, serta kawasan Istana Negara.
Kombes Komarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa polisi akan mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Buruh juga diminta mematuhi aturan hukum selama menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan bahwa sejumlah trayek TransJakarta akan direkayasa menyesuaikan kondisi di lapangan.
Rute reguler ganjil-genap di beberapa titik utama Jakarta, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Stasiun Senen, juga tetap berlaku.
Titik Rawan Kemacetan
Masyarakat Jakarta diimbau untuk menghindari jalur menuju Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara pada Kamis pagi. Sejumlah kawasan diprediksi menjadi titik rawan macet akibat konsentrasi massa maupun peralihan kendaraan, antara lain:
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan MH Thamrin
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Majapahit
- Jalan Hayam Wuruk
Untuk menghindari terjebak kemacetan, warga diharapkan memantau informasi resmi dari kepolisian, Dishub, maupun media terpercaya terkait update situasi terkini.
Demo buruh nasional pada 28 Agustus 2025 ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Dengan mengusung enam tuntutan besar, para pekerja berharap pemerintah dapat lebih berpihak pada kepentingan buruh dan menindaklanjuti persoalan yang selama ini membebani dunia ketenagakerjaan.
Bagi masyarakat umum, kewaspadaan terhadap rekayasa lalu lintas serta titik rawan macet sangat diperlukan agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar.
***
