bernasnews — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai menyalurkan Bantuan Pangan Beras (BPB) untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.
Peluncuran program bantuan nasional ini berlangsung pada Selasa (22/7/2025) di Balai Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, memimpin secara langsung.
Dalam peluncuran tersebut, turut hadir Kepala Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ninik Setyowati, yang memastikan kesiapan distribusi bantuan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang-gudang wilayah DIY.
Dari total 331.795 penerima bantuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gunungkidul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 95.920 jiwa atau sekitar 29 persen dari keseluruhan alokasi.
“Khusus Kapanewon Saptosari ada 6.269 penerima, dan di Kalurahan Kepek tercatat sebanyak 891 penerima,” ujar Ninik, melansir dari kabarjawa.com.
Ia menambahkan, “Bantuan yang kami distribusikan hari ini mencakup dua bulan sekaligus, Juni dan Juli, sehingga setiap penerima mendapatkan dua karung beras masing-masing seberat 10 kilogram.”
Bulog menjamin kualitas beras dalam kondisi layak konsumsi. Beras medium berasal dari stok CBP yang tersimpan di sejumlah gudang, seperti Logandeng dan wilayah Yogyakarta.
“Distribusi ini kami atur agar stok beras merata di seluruh wilayah,” tambah Ninik.
Ia juga menekankan bahwa BPB merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ketahanan ekonomi keluarga adalah tanggung jawab bersama antara negara dan rakyatnya,” tegasnya.
Bupati Endah menyampaikan bahwa BPB merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin. Namun, ia menegaskan pentingnya tanggung jawab dari masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
“Bantuan pangan ini hak masyarakat miskin. Tapi saya ingin semua sadar, jangan sampai bantuan ini membuat kita malas berbenah. Jangan gunakan bansos untuk kebutuhan di luar pokok,” tegasnya di hadapan warga.
Ia pun meminta keterlibatan aktif para lurah dan tokoh masyarakat dalam mengawasi penggunaan bantuan sosial di lapangan.
“Jika ada penerima bantuan yang masih membeli rokok atau skincare dengan uangnya, pak lurah dan tokoh masyarakat wajib melakukan evaluasi. Kita harus jujur dan tegas agar bantuan ini tepat sasaran,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bupati Endah mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan disiplin dalam mengubah nasib secara mandiri.
“Pemerintah bisa membantu. Namun, yang bisa mengubah nasib adalah diri sendiri. Kita harus berani disiplin dan menata hidup agar bisa naik derajat dari kemiskinan,” pungkasnya.
Dengan distribusi bantuan yang menyasar hampir 100 ribu jiwa, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah prioritas dalam penyaluran BPB 2025 di DIY.***(Eln)
