bernasnews – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara terkait kasus bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disoroti oleh Anggota Komisi IX, Surya Utama atau Uya Kuya.
Rektor UGM, Ova Emilia menegaskan bahwa kasus perundungan atau bullying yang terjadi terhadap peserta didik telah selesai. Bahkan terhadap pelaku juga telah mendapatkan sanksi.
“Kasus sudah selesai,” ungkap Ova kepada bernasnews pada Jumat (2/5/2025).
Untuk diketahui pihak FK-KMK UGM dan RSUP Dr. Sardjito sendiri telah mengambillangkah dan sikap tegas dalam penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Hal itu diungkap dalam pernyataan yang disampaikan oleh Dekan FK-KMK UGM, Yodi Mahendradhata dan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Eniarti pada 23 Januari 2024 lalu.
“FK-KMK UGM dan RSUP Dr Sardjito memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan bermartabat, sehingga segala perbuatan perundungan akan dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Adapun kejadian dugaan perundungan tersebut telah
ditangani secara serius oleh tim FK-KMK UGM bersama RSUP Dr. Sardjito sesuai dengan Standard OI)eras/ng Procedure (SOPJ serta tetap mengedepankan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku,” seperti dikutip dari pernyataan tersebut.
Selain itu kedua pihak juga menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Tak hanya itu, FK-KMK UGM bersama RSUP Dr. Sardjito juga berkomitmen memberi langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kampus dan pendidikan yang aman dan iklusif.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX Uya Kuya menyinggung soal sejumlah kaus bullying dalam dunia pendidikan kedokteran saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (30/4/2025). Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan adanya dugaan kekerasan fisik dan tekanan psikis yang dialami oleh peserta PPDS, salah satunya adalah mantan peserta PPDS Ortopedi UGM, dr Marcel.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Uya menggambarkan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami dr Marcel selama menjalani pendidikan spesialis. Lebih lanjut, Uya membeberkan bahwa dr Marcel juga harus menanggung berbagai permintaan dari para dokter spesialis senior. Ia dipaksa menyediakan kendaraan dan makanan sebagai bentuk “kewajiban” tak tertulis dalam sistem pendidikan tersebut.
“Dan sampai dr Marcel dia harus keluar juga dari pendidikannya,” ungkap Uya.
Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik bahwa praktik perundungan dalam program PPDS adalah persoalan serius yang telah berlangsung lama dan terjadi karena adanya pembiaran dalam sistem. Ia menekankan perlunya reformasi budaya di lingkungan pendidikan dokter spesialis agar praktik semacam ini tak lagi terjadi.
“Harus ada kita perbaiki secara budaya, lingkungan pembelajaran,” tambahnya.
