bernasnews — Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik tiga Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda DIY, bertempat di di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/4/2025). Ketiga Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik ialah Chrestina Erni Widyastuti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bandiklat DIY, menjadi Kepala Dinas Perhubungan DIY.
Kemudian Amin Purwani dari jabatan sebagai Kepala BKD DIY, dilantik menjadi Kepala Bandiklat DIY. Selanjutnya, Hari Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, kini menjadi Kepala BKD DIY.
Sri Sultan HB X menegaskan jika regenerasi berkelanjutan di tubuh ASN mampu menjadi semangat rekalibrasi energi birokrasi. “Regenerasi (ASN) bukan semata urusan usia, tetapi soal rejuvenasi atau penyegaran nilai, cara pandang, dan kapasitas kepemimpinan,” jelas Sri Sultan HB X, dilansir dari jogjaprov.go.id.
Munurut Gubernur DIY, hal ini (regenarasi) menjadi semangat rekalibrasi energi birokrasi agar organisasi mampu bergerak lebih gesit, responsif, dan adaptasi di tengah dinamika era disrupsi, transisi energi, krisis iklim, serta penetrasi teknologi berbasis AI (Artificial Intelligence), yang mengubah wajah pelayanan publik secara mendasar.
Dalam sambutannya usai prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sri Sultan HB X menegaskan, bahwa pengambilan sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini adalah wujud keberlanjutan estafet kepemimpinan, sekaligus upaya memastikan kesinambungan dan daya tanggap roda pemerintahan terhadap perubahan zaman.
“Proses ini bukan hanya seremonial tetapi menjadi tonggak dalam menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks,” tegas Gubernur DIY, yang juga Raja Kraton Yogyakarta.
Di sisi lain, lanjut Sri Sultan HB X, regenarasi adalah pintu pembuka kesempatan bagi talenta terbaik untuk unjuk kerja. Harus pula dipastikan karena jangan sampai individu yang kapabel justru tertinggal oleh sistem seleksi yang tidak akomodatif. Pasalnya birokrasi masa kini menuntut keadilan seleksi. Dan meritokrasi sebuah ekosistem, hanya akan bertahan jika dibangun dengan integritas dan objektivitas.
Dikatakan Sri Sultan, bagi para pejabat yang dilantik, bukan sekedar kepala OPD, tetapi seorang pemimpin sekaligus manager. Dalam perspektif global saat ini, kepemimpinan menjadi penentu efektivitas dan inovasi. Sedangkan sisi manajerial menjadi pendorong efisiensi dan ketepatan sasaran.
“Seorang pemimpin bekerja melahirkan filosofi, visi, dan sistem nilai yang transformatif. Sementara manajer, menyusun strategi struktur dan eksekusi yang presisi. Kedua peran ini harus menyatu dan melekat dalam satu sosok yang mampu menjawab tantangan zaman,” tutur Sri Sultan HB X.
Pihaknya menambahkan, dalam melaksanakan misi Pancamulia DIY, para pejabat ini harus mampu menyusun arah strategi pembangunan. Dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan model silang OPD, baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota. Strategi silang OPD ini menjadi penting lantaran saat ini sedang memasuki era kolaborasi dan konvergensi.
“Program-program harus dibangun dengan semangat koordinasi, integrasi, dan sinergi, lengkap dengan petunjuk pelaksanaan yang sederhana, namun berdampak luas. Bangunlah kapabilitas pribadi agar berbanding lurus dengan kapasitas organisasi. Karena hari ini kita sedang mengelola harapan rakyat dan menjawab masa depan yang penuh tantangan,” tandas Sri Sultan HB X. (ted)
