bernasnews — Sampah selalu menjadi persoalan di masyarakat dan selalu menjadi pembahasan yang hangat. Oleh karena itu Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) ‘Sehati’ Kabupaten Sleman berusaha menjawab persoalan sampah tersebut dengan menyelenggarakan diskusi, dalam pertemuan bulan November 2022, bertempat di sebuah resto di daerah Berbah, Sleman, Rabu (9/11/2022).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dra. Epiphana Kristiyani, MM dan Darmo, S.Hut, MT dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Regional Jateng DIY. Juga hadir perwakilan anggauta JPSM ‘Sehati’, Kabupaten Sleman.
Dalam sambutan dan paparannya Ketua JPSM ‘Sehati’ Sleman Dr. Hijrah Purnama Putra, M.Eng menyampaikan, bahwa persoalan sampah sekarang ini semakin serius maka sebagai yang perduli dengan lingkungan, mengelola sampah kita jadikan sebagai ladang ibadah dan salah satu solusi dalam menghadapi masalah sampah dengan lebih baik.
“Pertemuan para anggauta JPSM seperti ini, bisa untuk saling berbagi dan bertukar pikiran serta memberi berbagai masukan terutama kepada Kantor DLH. Apa yang terjadi di lapangan dan usulan serta masukan bisa direalisasikan, dengan dukungan dari DLH dan Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan,” kata dia.
Lanjut Hijarah Purnama menjelaskan, bahwa penghasil sampah terbanyak adalah dari rumah tangga yaitu 60 persen dengan kondisi yang masih tercampur. Menurutnya, melalui JPSM berharap sampah terutama sampah organik bisa dikelola dengan menggugah dan mengajak kesadaran masyarakat.
“Masyarakat yang tidak tahu, tidak mau, dan tidak perduli terhadap sampah agar diajak peduli untuk ikut mengelola sampah, terutama sampah organik yang bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat serta dapat mengurangi timbunan sampah di TPA Piyungan, yang semakin habis tempatnya,” ujar Hijrah Purnama.
Sementara, Darmo dari Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyampaikan paparan tentang pembinaan pengelolaan sampah, dengan berbagai cara seperti progam Adipura, Proklim, Adiwiyata, TPS 3R, Bank Sampah, dan lainnya. “Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerima masukan – masukan dari bawah untuk diinventarisasi guna menentukan langkah – langkah atauapun progam – progam selanjutnya,” ujar dia
“Program yang nantinya akan disamapaikan kepada masyarakat, yang tentunya dengan dukungan dari aparat setempat seperti lurah atau pejabat lainnya, agar progam yang dicanangkan bisa berjalan,”lanjut Darmo.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Sleman menyampaikan persoalan yang dialami oleh DLH, yiatu dengan adanya sampah yang semakin banyak dengan tempat pembuangan yang semakin sempit. Menurut Epiphana, sekarang yang dihadapi adalah darurat TPA Piyungan. Di ruang Zona B kurang lebih 2 hektar dengan ketinggian sampah yang dipaksakan mencapai 135 meter, yang berakhir pada bulan Oktober lalu.
“Sementara pada saat ini ada Zona Transisi yang luasnya kurang lebih 1,1 hektar , dengan ketinggian yang dipaksakan 124 meter yang waktunya hanya 6 bulan kedepan. Selanjutnya kita akan mengalami kesulitan lagi mau membuang sampah karena pengelolaan sampah dengan tehnologi baru akan dimulai tahun 2026,” bebernya.
Dikatakan, daerah Sleman sudah direncakan untuk pengelolaan sampah TPST, berada di Kapanewon MInggir dan Kapanewon Kalasan sebagai salah satu solusi. DLH Sleman juga menyiapkan transfer depo sebanyak 14 titik. “Sebelum bulan Mei sampah 300 ton per bulan, DLH membayar ke TPA Rp 155 – 160 juta perbulan. Setelah bulan Mei membayar Rp 122 – 138 juta per bulan. Artinya ada penurunan sedikit kurang lebih 40 ton per hari, yang dirasa kurang karena targetnya berkurang 100 ton per harinya,” imbuh Epiphana.
Pihaknya juga berharap pada masyarakat untuk ikut membantu memberikan data yang riil berapa sampah yang dihasilkan perharinya. Hal tersebut perlu disampaikan supaya bisa menjadi acuan dalam menentukan kebijakan – kebijakan selanjutnya oleh DLH Sleman. (nun/ ted)
