BERNASNEWS.COM – Seluruh Fraksi PDI Perjuangan di DIY, baik di DPRD Provinsi DIY maupun di kabupaten/kota se-DIY, diminta untuk memperjuangkan agar anggaran untuk kebencanaan dimasukkan ke dalam APBD DIY maupun kabupaten/kota se-DIY. Sebab, selama ini setiap terjadi bencana pemerintah daerah selalu bingung dan tak bisa bergerak cepat ambil tindakan, terutama menyangkut biaya.
“Di DIY kurang lebih sering terjadi bencana alam, tetapi selama ini pemerintah daerah belum menyediakan anggaran untuk kebencanaan. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan terutama di legislatif akan berjuang agar itu dianggarkan sehingga ketika terjadi bencana pemda tidak lagi bingung dalam mengambil tindakan cepat,” kata GM Totok Hedi Santoso, Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY, kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, Jumat (6/3/2020).
Menurut mantan Anggota DPRD DIY ini, bencana alam selalu terjadi di DIY entah itu gempa bumi, banjir, puting beliung dan lain-lain, namun sampai saat ini belum ada anggaran untuk kebencanaan. Dan anggaran tersebut harus masuk di APBD sehingga yang membiayai masalah kebencanaan harus APBD.
Karena itu, menurut Totok, Fraksi PDI Perjuangan akan berjuang agar anggaran kebencanaan masuk APBD. Hanya saja, pembahasan APBD dilakukan dalam waktu tertentu, tidak setiap saat.
“Jangankan di provinsi, di kabupaten/kota pun Fraksi PDIP juga memperjuangkan agar anggaran untuk kebencanaan dibahas. Hal ini untuk menjawab pertanyaan, untuk apa kami (PDIP) menang kalau tidak memperjuangkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya,” kata Totok Hedi.
Menurut Totok Hedi, selama ini yang ada para relawan, padahal relawan ya benar-benar hanya serelanya. Kalau kasusna kecil ya para relawan sudah cukup. “Bukan berarti mengurangi pentingnya relawan, tapi dalam hal ini pemda juga harus memberi target,” kata Totok Hedi.
Mengenai angka atau jumlah anggarannya berapa, menurut Totok Hedi, pasti akan dihitung angka idealnya. Misalnya, dalam setahun berapa kali pernah terjadi becana seperti gempa bumi, banjir, puting beliung dan sebagainya. Jadi yang dilihat bencana yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi karena bencana itu unpredictable atau tidak dapat diprediksi. Dan di daerah-daerah mana saja sering terjadi bencana. Ini yang diperhitungkan dalam menyusun anggaran untuk kebencanaan.
“Kalau dalam setahun tak ada bencana ya syukurlah dan konsekwensinya duitnya tidak dipake dan dikembalikan ke kas daerah. Tapi bayangkan kalau duitnya gak ada sementara bencananya begitu besar seperti gempabumi dahsyat yang terjadi di Bantul tahun 2006. Kalau itu jadi bencana nasional maka pemerintah pusat yang membiayai, namun kalau tidak masuk kategori bencana nasional lalu biayanya diambil dari mana? Itu yang harus dipikirkan,” kata Totok Hedi. (lip)
