bernasnews — Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, menggelar aksi tunggal di kawasan Jetis, Kota Yogyakarta, Senin, 8 Juni 2026, sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan.
Di bawah terik matahari siang, Kamba berdiri seorang diri dengan kedua tangan dirantai.
Uang mainan ditempelkan di tubuhnya, sementara sebuah ompreng dibawa sebagai simbol kritik terhadap program yang hingga kini terus menjadi perdebatan publik.
Tulisan “Tahanan MBG” yang terpampang di bagian belakang rompinya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Jetis.
Lokasi aksi dipilih tidak jauh dari Kantor Badan Gizi Nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut JCW, kantor tersebut hingga kini belum beroperasi meskipun program MBG telah berjalan secara nasional.
JCW Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Penahanan Pejabat
Dalam aksinya, Kamba menegaskan proses hukum yang telah menjerat sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pencopotan dan penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala badan perlu dihormati sebagai bagian dari penegakan hukum.
Namun pengusutan harus terus berjalan hingga menyentuh akar persoalan.
“Jika hanya berhenti pada pencopotan dan penahanan beberapa pejabat, maka persoalan mendasar dalam program ini tidak akan pernah terselesaikan,” tegas Kamba.
JCW mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
Soroti Konflik Kepentingan dan Pengadaan Barang Jasa
Kamba menilai penyidikan yang berjalan saat ini perlu diperluas.
Menurutnya, aparat tidak hanya fokus pada potensi kerugian negara, tetapi juga harus menelusuri dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra pelaksana serta proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian penting dari program MBG.
Ia meminta seluruh proses dibuka secara transparan agar publik mengetahui bagaimana penggunaan anggaran negara yang jumlahnya sangat besar.
“Semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek ini harus diperiksa secara objektif dan transparan,” ujarnya.
Pergantian Pimpinan Dinilai Belum Menjawab Persoalan
JCW juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
Menurut Kamba, pencopotan Dadan Hindayana dan penunjukan Nanik S. Deyang sebagai kepala baru belum tentu mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang ada di dalam lembaga tersebut.
Ia menilai perubahan figur tanpa reformasi sistem hanya akan menjadi langkah administratif yang tidak menyentuh sumber persoalan.
“Pergantian orang tanpa perubahan sistem tidak akan menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kamba turut mengkritik wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, gagasan tersebut sebenarnya sudah pernah muncul sejak awal program berjalan namun tidak diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Serapan Anggaran MBG Capai Rp88,51 Triliun
Desakan JCW semakin kuat setelah melihat besarnya anggaran yang telah digunakan dalam program tersebut.
Data hingga Mei 2026 menunjukkan serapan anggaran MBG mencapai Rp88,51 triliun. Angka itu meningkat dari sekitar Rp75 triliun pada bulan sebelumnya.
Dalam kurun satu bulan, peningkatan serapan anggaran tercatat sekitar 17,5 persen.
Besarnya penggunaan dana negara tersebut, menurut JCW, harus diikuti dengan pengawasan yang ketat serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Minta Program Dievaluasi Menyeluruh
Sejak awal pelaksanaan MBG, JCW mengaku konsisten mengkritisi program tersebut.
Kamba berpendapat pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan mempertimbangkan penggunaan anggaran pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
Menurutnya, dana puluhan triliun rupiah tersebut dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Aksi tunggal yang digelar di Jetis menjadi simbol tuntutan agar pengusutan dugaan penyimpangan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. (Eln)
