bernasnews – Pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang masih memiliki tunggakan pajak kini mendapat kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani denda keterlambatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan mulai Senin, 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara seluruh sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan dihapuskan.
Program penghapusan denda pajak kendaraan tersebut diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang selama ini tertunda.
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Berlaku hingga 31 Agustus 2026
Kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan berlaku selama tiga bulan, dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, pemilik kendaraan yang menunggak tidak akan dikenakan sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB.
Dengan adanya fasilitas ini, beban pembayaran masyarakat menjadi lebih ringan karena hanya perlu melunasi pokok pajak yang masih terutang. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kembali status pajak kendaraan yang telah lama menunggak.
Dasar Hukum Program Penghapusan Denda Pajak
Program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak kendaraan.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan,” ucap Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).
Apa Saja yang Dibebaskan?
Pembebasan yang diberikan dalam program ini mencakup sanksi administratif berupa bunga yang muncul akibat keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB.
Artinya, seluruh bunga denda yang selama ini menambah jumlah tagihan akan dihapus selama wajib pajak melakukan pelunasan dalam masa program berlangsung.
Namun demikian, pokok pajak kendaraan tetap harus dibayarkan sesuai kewajiban yang tercatat dalam sistem perpajakan daerah.
Cara Mendapatkan Fasilitas Pemutihan Pajak
Salah satu keunggulan program ini adalah prosesnya yang sederhana. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh penghapusan denda.
Pemprov DKI Jakarta telah mengintegrasikan fasilitas tersebut ke dalam sistem pajak daerah sehingga penghapusan sanksi administratif dilakukan secara otomatis saat pembayaran dilakukan dalam periode program.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu:
- Mengajukan surat permohonan penghapusan denda.
- Mendatangi kantor pelayanan untuk mengurus dispensasi.
- Menyiapkan dokumen tambahan di luar persyaratan pembayaran pajak kendaraan yang berlaku.
Sistem akan langsung menghitung jumlah kewajiban yang harus dibayarkan tanpa memasukkan komponen denda keterlambatan yang mendapatkan pembebasan.
elain membantu masyarakat mengurangi beban pembayaran, program pemutihan pajak kendaraan juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah daerah menilai masih banyak kendaraan yang memiliki tunggakan pajak sehingga kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Di sisi lain, penerapan sistem otomatis tanpa prosedur tambahan menjadi langkah untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak.
Karena masa program hanya berlangsung hingga 31 Agustus 2026, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan disarankan segera memanfaatkan kesempatan ini agar dapat melunasi kewajiban tanpa harus membayar denda keterlambatan. (anp)
