bernasnews – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meluncurkan strategi efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan birokrasi guna mengoptimalkan anggaran operasional.
Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil pendataan riil di lapangan yang menunjukkan pola konsumsi energi di wilayah Gunungkidul ternyata jauh lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unit pendidikan untuk melakukan audit penggunaan BBM secara presisi.
Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah berbasis pada data konkret, bukan sekadar asumsi.
Data Lapangan: Konsumsi BBM Gunungkidul Lebih Hemat
Hasil pendataan awal mengungkap fakta signifikan mengenai perbedaan pola konsumsi BBM antara wilayah kota dan daerah.
Jika di kawasan perkotaan konsumsi BBM rata-rata mencapai 5 liter per hari, di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tercatat jauh lebih efisien.
Berdasarkan laporan unit kerja, rata-rata penggunaan BBM untuk operasional rutin terpantau kurang dari 10 liter dalam satu minggu.
Faktor jarak tempuh yang terjadwal dan pola aktivitas yang terstruktur dinilai menjadi penyebab utama rendahnya konsumsi energi tersebut meskipun Gunungkidul memiliki cakupan geografis yang luas.
“Kami sudah meminta pendataan penggunaan BBM di masing-masing unit. Nanti akan kami ukur dengan pendekatan yang lebih akurat untuk menentukan kebijakan yang tepat,” tegas Bupati Endah, Senin, 6 April 2026
Instruksi Sekda: Larangan Satu Pejabat Satu Mobil
Menindaklanjuti temuan data tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suharyanto, mengeluarkan instruksi tegas terkait perubahan pola mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah kini mewajibkan sistem keberangkatan secara kolektif atau rombongan untuk setiap agenda kedinasan.
Langkah ini melarang penggunaan kendaraan dinas secara individual oleh masing-masing pejabat. Sebagai gantinya, beberapa pejabat diwajibkan menggunakan satu kendaraan yang sama saat menghadiri kegiatan yang searah atau memiliki jadwal yang bersamaan.
“Kami sudah mulai menerapkan sistem rombongan. Satu mobil diisi beberapa pejabat, bukan satu orang satu kendaraan. Spiritnya adalah efisiensi,” ujar Sri Suharyanto.
Pendidikan Tetap Berjalan Normal
Terkait isu kenaikan harga BBM yang berpotensi memicu kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Bupati Endah memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang dilindungi.
Pemerintah daerah tidak akan terburu-buru mengalihkan sistem sekolah ke daring jika kondisi konsumsi BBM masih terkendali.
Bupati menegaskan bahwa selama tidak ada lonjakan harga yang drastis, aktivitas belajar mengajar di sekolah akan tetap berjalan secara tatap muka.
Pemerintah akan terus memantau dinamika energi nasional untuk memastikan stabilitas layanan publik tidak terganggu oleh upaya efisiensi anggaran ini.
Strategi ini diharapkan tidak hanya menekan angka belanja daerah, tetapi juga membangun budaya kerja kolektif yang lebih sadar lingkungan di kalangan aparatur pemerintahan. (Eln)
