bernasnews – Gelombang protes mahasiswa kembali menggema di berbagai daerah. Kali ini, isu yang diangkat bukan sekadar persoalan kampus, melainkan kondisi pendidikan nasional yang dinilai kian memprihatinkan.
Aksi BEM SI
Tajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” menjadi simbol kekecewaan sekaligus peringatan keras kepada pemerintah agar kembali menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
Di Sumatera Barat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumbar turun langsung ke jalan.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (12/2/2026), dengan membawa pesan tegas bahwa pendidikan Indonesia tengah berada di titik yang mengkhawatirkan.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Sumatera Barat ini menyoroti dua persoalan besar. Pertama, lemahnya perhatian terhadap sektor pendidikan. Kedua, tindak lanjut pemerintah pascabencana alam yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025.
Di hadapan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli, menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan pendidikan semakin tersisih dari prioritas kebijakan.
“Pendidikan adalah salah satu variabel utama yang menunjukkan kualitas suatu bangsa,” tegasnya dalam orasi.
Pendidikan Dinilai Tidak Lagi Jadi Prioritas
Seruan “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” bukan muncul tanpa sebab. Mahasiswa menilai bahwa berbagai kebijakan belakangan ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan.
Narasi yang berkembang di kalangan mahasiswa menyebutkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia sudah mencapai “titik cemas”, bahkan “titik gelap”. Biaya pendidikan yang tinggi, ketimpangan akses di daerah terpencil, hingga persoalan infrastruktur yang belum merata menjadi bagian dari sorotan.
Melalui akun Instagram resmi BEM SI, ajakan aksi ini disebarluaskan secara nasional. Bahkan sebelumnya, mahasiswa di Universitas Putera Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI YPTK) telah lebih dulu menggelar aksi serupa sebagai bentuk solidaritas.
Bagi mahasiswa, ketika sekolah berubah menjadi beban dan mimpi anak bangsa terhenti karena biaya, maka yang runtuh bukan hanya sistem pendidikan, melainkan juga nurani negara.
Kritik terhadap Kebijakan Anggaran Pemerintah
Gelombang kritik tidak hanya datang dari Sumatera Barat. Di Jawa Timur, Aliansi BEM SI wilayah setempat juga melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada 11 Februari 2026.
Mahasiswa di Jawa Timur menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP), sementara masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses pendidikan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bernada satir yang menyinggung ironi antara bantuan internasional dan kondisi rakyat di dalam negeri. Mereka menilai pemerintah terlalu fokus pada citra global, sementara persoalan kemiskinan dan pendidikan belum tertangani secara optimal.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut percepatan reaktivasi 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Mereka menilai hak atas kesehatan dan pendidikan sama-sama merupakan hak dasar rakyat yang tidak boleh dikorbankan demi agenda lain.
Sorotan terhadap Demokrasi dan Nasib Guru Honorer
Tidak berhenti pada isu pendidikan semata, mahasiswa juga mengkritisi wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Mahasiswa mempertanyakan rencana pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN atau P3K, sementara banyak guru honorer masih belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.
Bagi mahasiswa, guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika nasib guru honorer terabaikan, maka kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan.
Pendidikan dan Cita-Cita Indonesia Emas 2045
Aksi bertajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” pada akhirnya bermuara pada satu harapan besar terwujudnya Indonesia Emas 2045. Mahasiswa menilai bahwa cita-cita tersebut tidak mungkin tercapai tanpa pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan.
Pembenahan itu meliputi perbaikan infrastruktur sekolah, evaluasi dan penguatan kurikulum, pemerataan akses pendidikan, jaminan kesejahteraan tenaga pendidik, pengurangan komersialisasi pendidikan.
Mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan bukanlah komoditas, melainkan hak dasar setiap warga negara. Jika pendidikan terus dikesampingkan, maka bonus demografi justru berpotensi menjadi beban.
Instruksi Eskalasi Gerakan Nasional
Melalui media sosial, BEM SI menyerukan konsolidasi gerakan secara nasional. Pesan yang disampaikan tegas: mahasiswa tidak boleh diam melihat pendidikan yang kehilangan arah.
Dalam narasi yang diunggah, disebutkan bahwa komersialisasi, ketimpangan, dan kelalaian negara telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, mahasiswa mengajak seluruh elemen untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia.
Seruan tersebut memuat tiga poin utama slamatkan pendidikan Indonesia, pendidikan bukan komoditas, dan pendidikan adalah hak rakyat.
Aksi “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa pendidikan tidak boleh dipinggirkan. Jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka investasi terbesar harus dimulai dari ruang-ruang kelas, dari kesejahteraan guru, serta dari kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Beragam komentar di unggahan BEM SI yang memberikan dukungan agar keadilan di dunia pendidikan ditegakkan. (anp)
