bernasnews – Sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto langsung dihadapkan pada berbagai dinamika kebijakan yang memicu sorotan publik. Dalam kurun sepuluh bulan, sejumlah keputusan pemerintah bukan hanya memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial, tetapi juga melahirkan kontroversi hingga revisi kebijakan di menit-menit terakhir.
Dari urusan pajak hingga lingkungan, rangkaian peristiwa ini menjadi catatan unik dalam perjalanan awal kepemimpinan Prabowo.
Kenaikan PPN 12% yang Berubah Haluan
Awal tahun 2025, publik sempat dihebohkan dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan mandat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu [PPN 12%] bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri.
Namun, rencana tersebut batal diterapkan sehari sebelum berlaku. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah. “Untuk barang dan jasa selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN,” ucapnya.
Heboh Pagar Laut Misterius
Januari 2025, publik dikejutkan oleh pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung menyegel pagar yang berdiri tanpa izin.
“Pagar ini tidak memiliki izin PKK-PRL dari KKP. Negara tidak boleh kalah,” kata Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho.
Pagar setinggi enam meter itu terbukti mengganggu aktivitas nelayan kecil. Banyak nelayan mengeluh karena akses mereka ke laut terhalang.
Larangan Penjualan LPG 3 Kg yang Berujung Antrean
Februari 2025, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg secara eceran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan ini bertujuan mengendalikan harga. Namun, kebijakan tersebut memicu antrean panjang dan protes warga.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Ahmad Dasco, menegaskan bahwa keputusan itu bukan berasal dari presiden. Setelah mendapat arahan Prabowo, kebijakan akhirnya dicabut.
Tertundanya Pengangkatan CPNS
Maret 2025, calon aparatur sipil negara (CASN) sempat kecewa lantaran pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda hingga 2026. Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, “Kebijakan kemarin diambil murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah.”
Namun, desakan publik membuat jadwal dipercepat. Pemerintah menetapkan CPNS diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK pada Oktober 2025.
Kasus BBM Oplosan
Masih di bulan Maret, isu BBM “oplosan” mencuat setelah konsumen mengeluhkan perbedaan warna Pertamax. Investigasi menunjukkan dugaan adanya distribusi BBM tidak sesuai spesifikasi. Kasus ini terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan KKKS.
Kontroversi Tambang Nikel Raja Ampat
Juni 2025, aksi aktivis Greenpeace yang menerobos konferensi internasional membawa pesan “Save Raja Ampat” menjadi viral. Protes itu menyoroti izin tambang nikel di kawasan konservasi.
Mendapat tekanan publik, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pencabutan dilakukan karena pelanggaran lingkungan.
Polemik Tanah Nganggur Disita Negara
Juli 2025, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memicu kontroversi setelah menyebut tanah nganggur bisa disita negara. Belakangan, ia meminta maaf karena pernyataannya menimbulkan kesalahpahaman. Nusron menegaskan maksudnya adalah agar tanah telantar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Kenaikan PBB di Berbagai Daerah
Agustus 2025, isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah menuai penolakan. Salah satunya di Pati, Jawa Tengah, dengan kenaikan hingga 250 persen. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa 104 daerah tercatat menaikkan PBB, dan 20 di antaranya lebih dari 100 persen. Pemerintah pusat akhirnya mengimbau evaluasi.
Selama 10 bulan kepemimpinan Prabowo Subianto, publik menyaksikan rangkaian kebijakan yang kontroversial sekaligus penuh dinamika. Dari pajak, energi, hingga pertambangan, perdebatan publik kerap berakhir dengan revisi kebijakan. Satu hal yang pasti, masa pemerintahan baru ini diwarnai banyak cerita unik yang memicu diskusi nasional.
