bernasnews – Ketoprak, Wayang dan Tari atau Kwari dengan lakon “Sahoyi Mustika Pungging” akan dipentaskan di Purawisata Amphitheter, Yogyakarta, Kamis (24/7/2025) pukul 19.30 WIB.
Penulis naskah ini adalah Joko Santosa, yang naskahnya pernah dimuat secara bersambung di Harian Jogja beberapa waktu yang lalu. Sebagai sutradara Nano Asmorodono, pimpinan proyek Sigit Sugito, pemain antara lain Yati Pesek, Yani Saptohoedojo, Dalijo Angkring, Evi Idawati, dan lain-lain.
LAHIR DARI RAHIM KEMISKINAN
Di sebuah desa bernama Pungging, hidup berjalan seperti angin musim kemarau— kering, berdebu, dan tak menjanjikan apa-apa selain bertahan. Sahoyi lahir dari rahim kemiskinan, tumbuh dalam bayang-bayang kebungkaman. Ketika ayahnya menjualnya, bukan sebagai anak, tapi sebagai barang, tubuhnya dicabut dari masa kanak-kanak, diseret ke dunia yang hanya mengenal kata “laku” dan “tidak laku”. Payu dan tidak payu.
Tapi dunia selalu menyisakan celah—entah itu dari kebetulan, atau dari ketetapan yang lebih besar dari logika manusia. Sahoyi bertemu padepokan, tempat ia belajar bahwa kekuatan bukan milik mereka yang bersenjata, tapi mereka yang tak lagi takut kehilangan apa pun. Ia menempuh jalan sunyi: bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Bahwa dendam adalah bara yang mudah padam, tapi keadilan adalah suar yang terus mencari bentuk.
Sahoyi ditempa bukan sekadar jadi perempuan tangguh, tapi suara yang menuntut keadilan. Dalam dunia yang dikuasai kekuasaan, uang, dan tipu muslihat, ia menolak jadi korban. Ia menolak diam.
Ketika desa dan kota dilanda ketamakan—oleh pemimpin, oleh aparat, oleh sistem yang melanggengkan kekuasaan dalam nama pembangunan—Sahoyi kembali. Bukan sebagai korban. Bukan pula sebagai pahlawan. Tapi sebagai suara. Suara yang dulu diredam, kini gumregah. Ia menolak untuk dibeli, ditundukkan, atau dikisahkan oleh orang lain. Sahoyi bertransformasi menjadi Subyek dengan “S” kapital, bukan obyek penderita.
Ini bukan lakon tentang menang atau kalah. Ini lakon tentang seorang perempuan yang bangkit bukan karena diselamatkan, tapi karena ia memilih berdiri. Sendiri. Lalu menggenggam yang tersisa : Martabat.
Lakon Sahoyi bukan tentang pahlawan. Ini tentang seseorang yang menolak tunduk. Tentang keberanian yang lahir dari luka, dan tentang kekuatan yang bukan untuk membalas, melainkan menyembuhkan.
Karena pada akhirnya, revolusi tidak harus gemuruh; kadang hanya suara seorang perempuan yang berdiri… dan berkata: “Tidak”.
Sahoyi dinarasikan di Abad XVI. Jika hari ini sampai lima tahun ke depan muncul Hoyi Hoyi baru, tahun 2045 niscaya menjadi Nuswantara Kencana berkat Bonus Demografi
ARAH ANGIN BERBELOK-BELOK
Kisah ini terjadi pada masa transisi Amangkurat I ke anak kandungnya yang ia benci, Sunan Amral. Di kota raja pembangunan infrastruktur sangat gencar. Istana Plered pindah ke Kartasura sebagai Ibu Kota Mataram tahun 1680.
Ketika kota raja berpindah dari Plered ke Kartasura, seolah arah angin berbelok-belok, mengabaikan rintihan tanah yang haus pemulihan. Di tengah luka pagebluk yang belum mengering, anggaran raksasa untuk IKM dikucurkan, sementara program jaring pengaman sosial hanya menjadi bayang-bayang ikrar yang abstrak dan mbelgedes.
Pembangunan dalam arti gumregah, tentu diniatkan sebagai ikhtiar memperluas kemerdekaan manusia. Namun, dalam praktiknya, ia lebih sering menjadi teater pemiskinan, sebuah penjara tak kasat mata. Yang ringkih disisihkan.
Kawasan hutan lindung, yang mestinya penyangga kehidupan, justru diubah menjadi pemukiman dan zona “mandraguna” tak tersentuh apapun—atas nama hukum dan titah dari kota raja. Alasannya sederhana: Proyek Strategis Nuswantara (PSN) merupakan “magnum opus” bergengsi. Adakah terjadi hengki-pengki nayaka praja dengan pelaksana? Dalam idiom klise, hanya Gusti kang Murbeng Dumadi yang dapat memberikan jawabannya.
Di tengah hiruk pikuk jerit rakyat kepercayaan kepada punggawa luruh perlahan, bagai embun yang lenyap ditelan matahari sengat. Kebrutalan dan kekebalan atas hukum bersemayam dalam tindakan semena-mena para abdi kuasa, meninggalkan luka yang menganga di hati kawula. Namun, di atas segala dak wenang itu, Sunan Amral tampak berdiri dalam diam, bagai patung yang enggan menoleh pada rintihan keadilan.
Apakah ia punya nyali menentang warisan Amangkurat I, ayahnya sendiri, dan merevisi kebijakan yang telah melahirkan konflik ini? Pada titik inilah, gumregah itu tercekat. Dalam ambisi pembangunan, yang tersisa adalah kehampaan—dan mungkin, pertanyaan yang akan terus mengusik : Siapa sesungguhnya yang dibangun; dan siapa yang diruntuhkan? Sunan Amral tak pernah sungguh-sungguh bermuhasabah. Ia memilih lelah dalam dekapan para garwa ampil. (mar/Joko Santosa, Penulis di Yogyakarta)
