bernasnews — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mencatatkan kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gunungkidul mengalami penurunan signifikan dari 17,07 persen pada tahun 2020 menjadi 15,18 persen pada tahun 2024.
Penurunan sebesar 0,42 persen dari tahun 2023 ke 2024 bahkan tercatat sebagai yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Meski tren penurunan berjalan konsisten, angka kemiskinan di Gunungkidul masih tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi DIY yang berada di angka 10,83 persen dan rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.
Langkah Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan di Gunungkidul
Pemerintah daerah pun mengakui hal ini dan mendorong berbagai langkah konkret untuk mempercepat penurunan angka tersebut.
Kepala Bappeda Gunungkidul, Arif Aldian, menegaskan komitmen Pemkab dalam agenda penanggulangan kemiskinan saat membuka forum Evaluasi Program 2024 dan Rencana Aksi Tahun 2025 di Ruang Handayani, Setda Gunungkidul, Kamis (19/6/2025).
Dalam forum ini, ia mengumpulkan perwakilan seluruh OPD, pemerintah kapanewon, dan BUMD untuk menyamakan langkah.
Arif menyampaikan pentingnya memperkuat konsistensi, menyatukan program lintas sektor, dan mendorong kolaborasi multipihak untuk mempercepat penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dunia akademik, hingga masyarakat sipil.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Arif.
Untuk itu, pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar guna mendanai 51 program dan 148 subkegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Semua program tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul.
Program-Program Prioritas
Arif menjelaskan, berikut adalah program-program prioritas.
- Pembangunan jamban sehat dan septik tank aman
- Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Penyediaan akses air minum bagi keluarga miskin
- Subsidi iuran BPJS untuk warga tidak mampu
- Bantuan sosial permakanan
- Pemberian beasiswa serta pelatihan kerja bagi pelaku UMKM dan para pencari kerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga mendasarkan seluruh intervensi programnya pada data valid hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pelaku CSR swasta, serta kegiatan KKN tematik dari berbagai perguruan tinggi.
Kapanewon Prioritas
Arif menuturkan ada tujuh kapanewon sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2025.
- Gedangsari
- Saptosari
- Playen
- Semin
- Ponjong
- Tepus
- Rongkop.
Penetapan wilayah tersebut menggunakan delapan indikator utama seperti jumlah penduduk miskin, jumlah kalurahan rawan pangan, tingkat keterjangkauan listrik dan sanitasi, serta jumlah RTLH.
“Kami melakukan penanganan secara intensif di wilayah-wilayah prioritas ini, menggunakan pendekatan data desil 1 agar intervensinya tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat paling rentan,” kata Arif.
Tidak hanya program formal, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga mendorong pendekatan sosial-kultural yang mengakar dari masyarakat.
Salah satu inovasi sosial yang mencuri perhatian adalah gerakan Menu Bakwan Mekari. Ini mendorong solidaritas antarwarga dengan membagikan sarapan kepada lansia dan penyandang disabilitas terlantar.
“Gerakan sosial seperti Menu Bakwan Mekari menjadi contoh semangat gotong royong yang ingin kami perkuat. Pemerintah akan terus memfasilitasi ruang-ruang inisiatif sosial agar tumbuh dari bawah, bukan sekadar instruksi dari atas,” tambahnya.
Meski ada sejumlah capaian, Arif tidak menampik masih banyak tantangan ke depan, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, hingga isu ketidakmerataan akses pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, pihaknya menyusun strategi berkelanjutan berbasis data, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta memastikan integrasi lintas sektor dalam semua kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Kami tetap optimistis. Dengan kerja keras semua pihak, angka kemiskinan di Gunungkidul bisa turun secara signifikan. Namun lebih dari itu, tujuan akhir kami adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar menurunkan persentase kemiskinan,” tegas Arif.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, yang turut hadir dalam forum tersebut juga memberikan pernyataan senada. Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada jumlah program atau besarnya anggaran.
Akan tetapi, hal tersebut juga tentang sejauh mana program tersebut mampu menyentuh masyarakat miskin dan mengubah hidup.
“Penanggulangan kemiskinan bukan rutinitas tahunan, melainkan perjuangan bersama untuk memastikan setiap warga Gunungkidul mendapat kesempatan yang setara dalam pembangunan. Kita tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka tertinggal,” tandas Joko.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melangkah untuk menciptakan wilayah lebih inklusif dan sejahtera, menyasar akar persoalan kemiskinan secara menyeluruh serta berkelanjutan. (ef linangkung)
