News  

Wakil Ketua DPRD DIY Soroti Banyaknya Proyek Sumur Bor Pemerintah yang Gagal

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat meninju salah satu wilayah terdampak kekeringan di Gedangsari, Gunungkidul Yogyakarta. foto: istimewa

bernasnews – Kondisi kekeringan yang melanda Gunungkidul hingga menyebabkan krisis air bersih menuai sorotan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Saat ia meninjau lokasi yang terdampak krisis air, ia melihat kondisi yang memprihatinkan.

Ia menyebut, banyak warga dusun di Gunungkidul terpaksa antri tangki air dan menanti agar wilayahnya kebagian droping air bersih. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena warga dapat air bersih antara 2 sampai 3 hari sekali, rata rata dari swadaya warga dan bantuan berbagai lembaga.

“Saat ini kondisi memprihatinkan, sumber air sangat terbatas, tanki air juga antri. Warga membeli air dalam tangki 5.000an liter dengan harga bervariasi antara Rp 250 sampai 350 ribu untuk beberapa KK. Belum tentu juga tanki mau mengirimkan ke lokasi lokasi yang tinggi sehingga warga kesulitan. Ngedrop tanki bisa sampai jam 12 malam atau jam 1 pagi,” kata Huda saat meninjau wilayah Gedangsari, Gunungkidul pada Minggu (24/9/2023).

Anggota Dewan dari fraksi PKS itu pun mengaku heran sebab banyak sumur bor yang justru dibuat malah tidak bisa berfungsi menyalurkan air di musim kemarau ini.

“Saya cukup heran mengapa sumur sumur bor yang dibuat dari pemerintah banyak yang tidak operasional, pada rusak, dan kurang optimal. Padahal biaya pengeboran rata rata 500 jutaan dan sebelumnya pakai penelitian dan design pakar. Sementara sumur sumur bor bantuan pihak ketiga dan swadaya cukup banyak yang berfungsi padahal biayanya dibawah 100 jutaan,” tandasnya.

Terkait hal itu, Huda mendesak agar masalah kekeringan ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pasalnya, kekeringan ini terjadi kebanyakan di wilayah yang identik dengan wilayah miskin.

“Pemerintah mesti memperbaiki metode pemberian bantuan nya karena terlalu mahal dan banyak  yang tidak berfungsi. Partisipasi warga harus diperhatikan, bisa dengan metode BKK ke desa atau metode lain yang lebih fleksibel penerapannya,” kata Huda.

Ia pun berharap agar Pemda juga turut mengecek langsung berbagai sumur yang rusak maupun tidak operasional agar bisa memperbaiki metode serta menyelesaikan kekeringan dengan baik.

“Semestinya wilayah kekeringan ini dipetakan dengan baik sekaligus roadmap solusinya, jangan dibiarkan bertahun tahun seperti ini tanpa target jelas kapan penyelesaiannya,” pungkasnya.