bernasnews — Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM berkolaborasi dengan Suryakanta Institute dan ECCO Foundation menyelenggarakan Kelas Komunitas Berdaya sekaligus Sarasehan Demokrasi Ekonomi Indonesia (SARDEIN) volume VI, Jumat (28/7/2023).
Forum dengan tema ‘Inspirasi dari Laut: Cerita Kehidupan Komunitas dan Peluang Ekonomi Biru untuk Masyarakat Lokal’ , digelar secara daring selama 120 menit, diikuti oleh puluhan komunitas yang bergerak di pelestarian pesisir dan ekonomi kreatif. Menghadirkan panelis dari kalangan komunitas pesisir Lombok dan Cilacap.
Forum dibuka dengan sesi berbagi pengalaman yang memuat gagasan dan tantangan masyarakat pesisir berkontribusi dalam menciptakan ekonomi biru. Ekonomi biru akan diangkat sebagai fokus tema Circular Economy Forum (CEF) 2023 yang merupakan agenda tahunan PSPD UGM yang ketiga.
Melalui CEF, saat ini telah terbentuk beberapa kajian seputar ekonomi sirkular yang akan digunakan untuk rekomendasi kebijakan. Agenda tersebut akan dilakukan secara keberlanjutkan hingga tercipta kebijakan publik sekaligus implementasinya mampu menjamin keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
Mario Aden Bayu Valendo, S.I.P. selaku Ketua Penyelenggara CEF 2023 mengemukakan, bahwa tahun 2023 isu ekonomi biru belum terpublikasi secara maksimal. Sehingga menurutnya, pengarusutamaan komunitas menjadi hal yang penting dalam membentuk jaringan mewujudkan tata kelola maritim berkelanjutan.
“Forum Kelas Komunitas Berdaya digunakan sebagai langkah untuk menghimpun keresahan yang ada di komunitas untuk dibawa ke ranah pemangku kebijakan, di level nasional dan global,” ujar Mario.
Sementara Iwan Suyadi, S.E., M.Pd., Wakil Ketua Turtle Conservation Community (TCC) Lombok menjelaskan, TCC berdiri pada 2018 atau satu bulan sebelum gempa Lombok. Pada saat terjadi gempa bumi di Lombok, TCC sempat hampir putus asa dalam melanjutkan gerakannya.
“Namun, setelah melakukan evaluasi, ternyata seluruh tim TCC justru mendapatkan pembelajaran dari adanya peristiwa gempa bumi, bahwa alam harus dijaga keseimbangannya. TCC pun melanjutkan aksinya hingga hari ini,” terang Iwan.
Dikatakan, gerakan pelestarian alam TCC berfokus pada konservasi penyu. Misi penyelamatan penyu diawali dengan sebuah patrol untuk menyisir tempat peneluran penyu di sepanjang pesisir Lombok. Hingga saat ini telah melepas sebanyak 27.175 ekor penyu kembali ke habitatnya.
“TCC juga menjalankan rehabilitasi karang untuk mendukung keamanan lokasi peneluran penyu. Selain itu, pembaharuan karang dimaksudkan dalam tujuan pemulihan karang atas pengerukan karang yang pernah terjadi di Lombok. Aktivitas yang masif dilakukan adalah dengan penanaman dan perawatan karang. Hal tersebut juga berdampak pada sektor pariwisata,” beber Iwan.
Ada beberapa tantangan yang masih memerlukan perhatian, salah satu yang terberat adalah masyarakat pesisir dengan keterampilan nelayan jumlahnya terlampau banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan sumber pendapatan dari laut. Sehingga masih perlu banyak dukungan untuk memulihkan sumber daya kelautan di Lombok.
“Tantangan selanjutnya berasal dari oknum-oknum yang melakukan transaksi jual-beli telur penyu. Selama TCC berproses, baru berhasil menurunkan angka jual-beli penyu sebanyak 25persen. TCC masih harus bekerja keras untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat dan umum guna menghindari aksi jual-beli telur penyu,” ujar Iwan.
Bayu Nur Aji selaku Perintis Indonesia Ecotourism Community Cilacap menerangkan, Indonesia Ecotourism Community berada di pesisir Cilacap. Kecamatan Kampung Laut. Dulu disebut dengan Segoro Anakan, semula berupa wilayah kampung apung yang hampir semua masyarakatnya beraktivitas di laut.
“Namun, pasca reformasi, lautan Kampung Laut perlahan-lahan menghilang. Laju sedimentasi dapat mencapai angka 150 meter per tahunnya. Sehingga, masyarakat pelaut harus beradaptasi dengan profesi baru, yaitu pertanian,” ungkap dia.
Lanjut Bayu menjelaskan, fokus pendampingan Indonesia Ecotourism Community pada masyarakat yang harus mengalami switching profesi dengan cara; (1) pemanfaatan lahan timbun untuk pertanian; (2) mengakses bantuan dari pemerintah; (3) pengembangan pariwisata dengan produksi olahan laut.
“Sekalipun banyak masyarakatnya yang cerdas, namun Kampung Laut Cilacap termasuk kampung tertinggal. Hal itu disebabkan karena keterbatasan ruang berkarya mereka, yaitu laut yang telah rusak dan hilang,” ujar Bayu.
“Selama proses pendampingan, terdapat tantangan besar, diantaranya problematika kebijakan publik karena lokasinya yang bersinggungan langsung dengan Pulau Alcatraz-nya Indonesia (LP Nusakambangan),” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. Purwo Santoso, MA selaku salah satu narasumber memaparkan, bahwa blue economy sekalipun nampak utopis, namun juga realistis. Menurutnya, ekonomi biru dapat disederhanakan sebagai ekonomi hijau, tapi dengan fokus pembangunannya berada di laut.
“Ada dilema antara ekonomi dan ekologi, karena ekonomi membuka peluang, sekaligus ancaman krisis lingkungan. Keadilan ekonomi seharusnya mulai dibangun, dapat didesain dari koperasi dengan hulu-hilirnya yang panjang,” terang Prof. Purwo.
“Industri ekonomi memiliki prinsip bahwa yang merusak harus mengganti. Ekonomi biru dan ekonomi sirkular dapat dijalankan karena selaras dengan konsep ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (nun)
