bernasnews – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali meluncurkan program padat karya. Namun, program yang selama ini menjadi sandaran masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan tersebut mengalami penyusutan signifikan.
Hanya delapan kalurahan yang menerima program ini, perbandingan yang sangat jauh dengan capaian tahun 2024.
Program padat karya 2025 dilaksanakan di Kalurahan Pacarejo, Botodayaan, Semugih, Selang, Tambakromo, Keteng, dan Songbanyu. Warga setempat mulai membangun jalan lingkungan sepanjang 120 meter di setiap lokasi, dengan target penyelesaian pada Desember 2025.
Pembangunan ini tetap melibatkan warga lokal meskipun jumlah tenaga kerja yang direkrut jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp450 juta dari APBD, dengan pembagian Rp52 juta untuk setiap titik.
“Masing-masing lokasi mendapatkan Rp52 juta untuk pembangunan,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto.
Perbandingan dengan tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis. Tahun lalu, terdapat 195 titik padat karya yang dibiayai Bantuan Keuangan Khusus dari Pemda DIY. Pada 2025, ketika pendanaan beralih dari APBD kabupaten, kemampuan keuangan daerah harus disesuaikan.
“Situasi ini berdampak besar pada tenaga kerja yang terlibat,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono.
Menurut Supartono, setiap titik pada tahun lalu bisa mempekerjakan sekitar 50 warga lokal, sedangkan tahun ini hanya 23 orang. Pengurangan lebih dari 50 persen ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Selama ini padat karya menjadi tulang punggung bagi banyak keluarga, terutama ketika pendapatan dari sektor pertanian menurun.
Dampak Sosial dan Harapan di Tahun Mendatang
Meski dalam kondisi serba terbatas, pemerintah daerah menegaskan bahwa padat karya tetap memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran.
Keterlibatan warga lokal menjadi syarat utama yang dipertahankan. Pembangunan jalan lingkungan tidak hanya memperbaiki akses desa, tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi kecil di wilayah tersebut.
Namun, masyarakat berharap program ini bisa kembali digulirkan dalam skala yang lebih besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah lokasi, anggaran, dan tenaga kerja membuat banyak warga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tambahan.
Supartono menyampaikan bahwa dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, Pemkab Gunungkidul tetap berupaya menjalankan program padat karya sesuai kemampuan yang ada.
Sementara itu, warga yang pernah merasakan manfaat langsung masih menunggu kabar baik pada tahun anggaran berikutnya.
